Basir, A. Syuri and Marom, Aufarul (2020) Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan (Kajian Tentang Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Semarang) / 45/ADM.PUBLIK/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (495kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (473kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (240kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (360kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (88kB)

Abstract

Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan sebagai salah satu upaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi di Kota Semarang. Masih tingginya jumlah kasus kekerasan khususnya terhadap anak dan jenis kekerasan yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual dibandingkan jenis kekerasan lainnya yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hasil implementasi kebijakan perlindungan anak di kota semarang dari tindak kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2016 dengan menggunakan teori 5 ketepatan menurut Riant Nugroho serta mendeskripsikan 6 variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan menurut S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Pelaksana dari kebijakan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaran perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual sudah berjalan dengan optimal. Walaupun ada beberapa aspek yang dilihat masih belum sesuai. Hal ini dikarenakan masih berpegang teguhnya sebagian masyarakat pada sistem sosial yang menganggap wanita termasuk anak-anak perempuanselalu inferior dan sebagai objek. Adapun faktor yang dianggap menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kata kunci : Implementasi, kebijakan, kekerasan seksual, anak

Actions (login required)

View Item