Purnomo, Aji Bagus and Santoso, R. Slamet (2020) EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR KARANGJATI KABUPATEN SEMARANG / 41/ADM.PUBLIK/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (557kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (386kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (113kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan jenis usaha informal yang dianggap sebagai sumber kemacetan serta berkurangnya fungsi fasilitas umum menjadikan PKL dianggap sebagai pihak yang berjualan secara ilegal. Evaluasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Karangjati ditujukan guna menata serta menjamin mereka sebagai pedagang yang legal.Penelitian ini merupakan sebuah bentuk evaluasi yang mana digunakan untuk melihat apakah tujuan dari penataan telah tercapai serta hambatan pencapaian tujuan dari penataan berdasar peraturan. Lokus penelitian di lokasi PKL Pasar Karangjati tercatat memiliki jumlah PKL yang cukup banyak dengan waktu operasional cukup panjang. Dalam pelaksanaan penataan ini tentunya diperlukan sebuah kerjasama antara pihak pengampu maupun dengan PKL sebagai kelompok sasaran. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bersumber dari informan pihak Dinas, Satpol PP, Pengurus Pasar serta PKL. Pada evaluasi mengenai kebijakan penataan PKL dilapangan ditemui fakta bahwa penataan PKL telah dilaksanakan dilapangan baik secara lokasi maupun kelembagaan. Serta berkaitan dengan legalitas mereka telah terdaftar secara resmi di lokasi sesuai peruntukan. Akan tetapi masih ditemui hambatan pelaksanaan penataan dimana masih adanya beberapa hambatan teknis berkaitan dengan kenyamanan baik pedagang maupun pengunjung serta belum adanya serangkaian program pengembangan bagi para PKL dari pihak pengampu kebijakan. Guna pencapain tujuan pemangku kebijakan perlu menampung aspirasi para PKL secara lebih aktif serta perlu adanya perencanaan kearah pengembangan kemampuan agar PKL mampu tangguh serta mandiri.

Kata Kunci: Evaluasi, pelaksanaan, tujuan, hambatan

Actions (login required)

View Item