Melati, Kharisma and Yuwono, Teguh (2020) POLITIK EKONOMI PERTEMBAKAUAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG /59/PEM/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER SKRIPSI.pdf - Published Version Download (365kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (568kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (590kB)
	Text BAB IV SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (29kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (907kB)

Abstract

Penelitian ini mendiskusikan mengenai kebijakan pemerintah terkait politik ekonomi pertembakauan di Temanggung. Kebijakan terkait persetujan agenda FCTC, Peraturan Pemerintah No.109 tahun 2012 dan kebijakan mengenai longgarnya impor tembakau menjadi kebijakan yang sangat menyulitkan bagi petani sehingga menimbulkan protes sosial karena menimbulkan krisis yang mengancam kesejahteraan sosial petani. Sejarah mencatat bahwa kemunculan gerakan- gerakan protes sosial dari kalangan petani dalam menentang dominasi kekuasaan dan kebijakan-kebijakan penguasa menjadi kekuatan yang tak dapat dianggap remeh. Gerakan protes sosial petani tembakau di Kabupaten Temanggung lahir sejak tahun 80-an. Bertolak dari pro kontra tiada akhir isu tembakau, terlebih ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan PP 109/2012 yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup petani tembakau, petani bergerak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 15 responden dan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data mendalam.

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa faktor tingkat status ekonomi, tingkat pendidikan, status kepemilikan lahan, ketertarikan politik dan efikasi politik berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat partisipasi petani tembakau dalam gerakan protes sosial. Selain itu gerakan protes sosial petani tembakau yang digulirkan oleh petani-petani tembakau di Kabupaten Temanggung mampu membuat pemerintah kembali meninjau peraturan yang telah dibuat sebelumnya dengan memasukkan RUU Pertembakauan pada Prolegnas 2013 meskipun hingga kini RUU tersebut belum segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci: Kebijakan, Krisis Ekonomi dan Protes Sosial

Actions (login required)

View Item