Search for collections on Undip Repository

Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Periode Tahun 2016 - 2021 sebagai Pengawasan Pelayanan Publik / 44/PEM/2020

Septianingtiyas, Dwi Anggraeni and Harsasto, Priyatno and SULISTYOWATI, SULISTYOWATI (2020) Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Periode Tahun 2016 - 2021 sebagai Pengawasan Pelayanan Publik / 44/PEM/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

Full text not available from this repository.

Abstract

Abstrak. Pengawasan Pelayanan Publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan publik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjadi lembaga independen atau tambahan yang memiliki tugas sebagai pengawas pelayanan publik dan mengatasi segala kasus maladministrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Ombudsman RI dengan memastikan seluruh laporan ditindaklanjuti dan kekuatan rekomendasi yang dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan teori Institutionalism yang terdiri dari Rasional choice, Sosiological Institutionalism, dan Historical Institutionalism. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model triangulasi yaitu membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan dan telaah dokumentasi yang ada.
Hasil penelitian tersebut antara lain yang pertama berkaitan dengan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia masih lebih dari 50% instansi terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan. Yang kedua bahwa dari total 14333laporan yang masuk, seluruhnya mendapat tindaklanjut dari Ombudsman RI tanpa adanya penundaan atau kegagalan investigasi. Yang ketiga sekitar 67% masyarakat belum mengerti apa itu Ombudsman, hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan Ombudsman belum sepenuhnya maksimal dalam mendapatkan segala laporan, jika masyarakat tidak mengetahui tugas Ombudsman Republik Indonesia. Yang keempat bahwa instansi mendapatkan sanksi apabila tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman yaitu sanksi sosial berupa publikasi kasus beserta instansi terlapor pada media massa dan sanksi politik berupa laporan Ombudsman Republik Indonesia kepada DPR atau Presiden untuk memberikan tindakan tegas kepada instansi terlapor. Seluruh hambatan yang terjadi dalam lembaga independen negara yaitu Ombudsman Republik Indonesia perlu adanya perubahan tatanana birokrasi untuk memberikan penguatan lembaga dalam menjalankan kewenangan dan kekuatan sanksi yang dikeluarkan.
Kata Kunci : Institutionalisme, Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Social Science and Political Science
Divisions: Faculty of Social and Political Sciences > Department of Government Science
Depositing User: Users 162 not found.
Date Deposited: 12 Dec 2022 04:25
Last Modified: 12 Dec 2022 04:25
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10030

Actions (login required)

View Item View Item