Septianingtiyas, Dwi Anggraeni and Harsasto, Priyatno and SULISTYOWATI, SULISTYOWATI (2020) Analisis Peran Ombudsman Republik Indonesia Periode Tahun 2016 - 2021 sebagai Pengawasan Pelayanan Publik / 44/PEM/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER_SKRIPSI_DWI ANGGRAENIS.pdf - Published Version Download (411kB)
	Text BAB I_SKRIPSI_DWI ANGGRAENI S.pdf - Published Version Download (252kB)
	Text BAB II_SKRIPSI_DWI ANGGRAENI S.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text BAB III_SKRIPSI_DWI ANGGRAENI S.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text BAB IV_SKRIPSI_DWI ANGGRAENI S FIX.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_DWI A_SKRIPSI.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text DAFTAR LAMPIRAN_SKRIPSI_DWI A.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (359kB)

Abstract

Abstrak. Pengawasan Pelayanan Publik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu pelayanan publik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menjadi lembaga independen atau tambahan yang memiliki tugas sebagai pengawas pelayanan publik dan mengatasi segala kasus maladministrasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran Ombudsman RI dengan memastikan seluruh laporan ditindaklanjuti dan kekuatan rekomendasi yang dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan teori Institutionalism yang terdiri dari Rasional choice, Sosiological Institutionalism, dan Historical Institutionalism. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model triangulasi yaitu membandingkan hasil wawancara, hasil pengamatan dan telaah dokumentasi yang ada.
Hasil penelitian tersebut antara lain yang pertama berkaitan dengan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia masih lebih dari 50% instansi terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan. Yang kedua bahwa dari total 14333laporan yang masuk, seluruhnya mendapat tindaklanjut dari Ombudsman RI tanpa adanya penundaan atau kegagalan investigasi. Yang ketiga sekitar 67% masyarakat belum mengerti apa itu Ombudsman, hal tersebut menunjukan bahwa keberadaan Ombudsman belum sepenuhnya maksimal dalam mendapatkan segala laporan, jika masyarakat tidak mengetahui tugas Ombudsman Republik Indonesia. Yang keempat bahwa instansi mendapatkan sanksi apabila tidak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman yaitu sanksi sosial berupa publikasi kasus beserta instansi terlapor pada media massa dan sanksi politik berupa laporan Ombudsman Republik Indonesia kepada DPR atau Presiden untuk memberikan tindakan tegas kepada instansi terlapor. Seluruh hambatan yang terjadi dalam lembaga independen negara yaitu Ombudsman Republik Indonesia perlu adanya perubahan tatanana birokrasi untuk memberikan penguatan lembaga dalam menjalankan kewenangan dan kekuatan sanksi yang dikeluarkan.
Kata Kunci : Institutionalisme, Ombudsman Republik Indonesia, Pelayanan Publik

Actions (login required)

View Item