Search for collections on Undip Repository

PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BAGI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Sifany, Nadia Alfi (2022) PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN USAHA BAGI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

[img] Text (Thesis)
Nadia Cover.pdf - Accepted Version

Download (150kB)

Abstract

Adanya Covid-19 pada Desember di Kota Wuhan China dan ditemukan di
Indonesia tanggal 2 Maret 2020 maka Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Covid�19 dan memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Pada Juli 2021
berdasarkan Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di
Daerah Kalimatan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, serta Papua, Kota
Bandar Lampung termasuk kedalam PPKM Level-4 dan menginstruksikan untuk
memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat termasuk pembatasan kegiatan
usaha kafe dan restoran. Selama PPKM diberlakukan masih ada kegiatan usaha kafe
atau restoran yang melanggar aturan sehingga Tim Satgas Covid-19 Bandar Lampung
memberikan sanksi. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum yang
disusun dalam bentuk tesis ini adalah pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan
masyarakat pada kegiatan usaha kafe dan restoran di masa Covid-19 di Kota Bandar
Lampung dan implikasi pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat
pada kegiatan usaha kafe dan restoran di era Covid-19 di Kota Bandar Lampung.
Metode Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan spesifikasi
penelitian deskriptif analitis, sumber dan jenis data yang digunakan berupa data
sekunder yang dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan kemudian disusun
dengan metode analisis data secara kualitatif.
Pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada kegiatan usaha
kafe dan restoran di masa Covid-19 di Kota Bandar Lampung mengakibatkan 11 kafe
dan restoran di Kota Bandar Lampung di kenakan sanksi oleh Satgas Covid-19 Kota
Bandar Lampung karena melanggar pembatasan yang telah ditetapkan Walikota
Bandar Lampung melalui Surat Edaran Nomor 360/326/IV.06/III/2021 tentang
Pembatasan Jam Operasional Kegiatan Usaha yang memberitahukan kepada pelaku
usaha restoran dan kafe tetap dapat beroperasi dengan pembatasan jam operasional
sampai dengan pukul 22.00 WIB dan pembatasan kapasitas pengunjung dengan tetap
melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 5M dan apabila pelaku kegiatan usaha
melanggar pembatasan tersebut akan dikenakan sanksi mulai dari peringatan lisan,
administrasi penutupan tempat usaha untuk sementara waktu hingga pencabutan izin
usaha. Implikasi pemberlakuan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat pada
kegiatan usaha kafe dan restoran di masa Covid-19 di Kota Bandar Lampung PPKM
sangat berpengaruh dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di Kota Bandar
Lampung. Adanya kepatuhan masyarakat dan dengan dilakukannya upaya-upaya
pencegahan dan penanggulangan serta vaksinasi Covid-19, kasus mingguan Covid-19
di Kota Bandar Lampung terus mengalami penurunan dan status PPKM Kota Bandar
Lampung juga menurun, Namun, diberlakukannya PPKM juga sangat berimbas bagi
operasional kegiatan usaha kafe dan restoran, adanya pembatasan kegiatan usaha
mengakibatkan kegiatan usaha kafe dan restoran tidak dapat beroperasi secara normal
dan juga penurunan permintaan dari konsumen atau pelanggan akibat pembatasan yang
diberlakukan di kafe dan restoran di masa Covid-19

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Silahkan Menghubungi Perpustakaan Magister Hukum Jika Membutuhkan File Ini
Uncontrolled Keywords: Covid-19, Pembatasan Kegiatan Masyarakat, Kegiatan Usaha.
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Law
Depositing User: Dyan Pitra Chrisnawan
Date Deposited: 06 Dec 2022 02:01
Last Modified: 06 Dec 2022 02:01
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9943

Actions (login required)

View Item View Item