Trisakti, Anton Jaksa (2022) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PERSPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Anton Cover.pdf - Accepted Version Download (135kB)

Abstract

Perbedaan penerapan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana koporasi
dalam dua putusan terhadap PT APL dan PT IHT perlu ditinjau dari sisi kebijakan
formulasi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan sanksi yang hanya menjatuhkan pidana
pokok berupa denda kepada PT IHT kurang memberikan efek jera maupun upaya
penanggulangan kejahatan, padahal di dalam kebijakan formulasi sanksi UU PPLH
terdapat pidana tambahan yang dapat diterapkan kepada korporasi seperti
penjatuhan pidana tambahan kepada PT APL, namun pidana tambahan tersebut
tidak diterapkan kepada PT IHT. Maka perlu dilihat pertanggungjawaban pidana
korporasi dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup saat ini, serta penegakan
hukum pidana lingkungan hidup kepada korporasi sehingga terlihat bentuk
reformulasinya. Tujuan penulisan mengetahui perbedaan penerapan sanksi
terhadap beberapa kasus dan melihat dampaknya serta mengkaji kebijakan
formulasi pertanggungajwaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan
hidup dimasa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio�Legal Research dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa
perbedaan penerapan sanksi pidana tambahan dari 2 contoh kasus korporasi
dikarenakan oleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan bahwa korporasi PT
APL pernah diberikan penilaian hitam oleh kementerian lingkungan hidup dalam
pengolahan air limbah perusahaan dan tidak menjalankan sanksi admnistrasi
sedangkan pada PT IHT tidak dikenakan pidana tambahan padahal pada fakta
hukum persidangan dijelaskan bahwa PT IHT tidak menjalankan sanksi
administrasi juga, kemudian perbedaan penerapan sanksi pidana tambahan terjadi
karena rumusan pasal pidana tambahan khususnya Pasal 119 huruf (d) memiliki
makna terlalu luas sehingga hakim sulit menerapkan butuh penafsiran. Dampak
perbedaan sanksi tersebut pada upaya penanggulangan kejahatan oleh korporasi
adalah tidak ada efek jera bagi korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan
karena tidak ada keseragaman dan konsistensi putusan dalam pengenaan pidana
tambahan. Kemudian ditemukan kelemahan kebijakan formulasi yang perlu
dilakukan reorientasi dan reformulasi yaitu perlu diatur secara tegas dalam rumusan
pasal mengenai korporasi bertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan
hidup agar penegak hukum tidak ragu dalam menetapkan korporasi sebagai pelaku
kejahatan, perlu diatur juga mengenai setiap korporasi yang hendak dikenakan
pertanggungjawaban maka pengurus harus juga dimintai pertanggungjawaban,
perlu diatur juga mengenai pidana denda minimal dan pidana pengganti terhadap
denda yang tidak dibayar, kemudian perlu diubah rumusan pidana tambahan Pasal
119 huruf d yang terlalu luas maknanya dengan mengambil contoh dari pidana
tambahan yang dikenakan kepada korporasi PT APL. Saran penelitian perlu
dilakukan perubahan UU PPLH yang meliputi pertanggungjawaban pidana
korporasi mengenai sanksi pidana tambahan Pasal 119 huruf (d) yang maknanya
terlalu luas, penegasan pertanggungjawaban korporasi, pengaturan pengurus harus
bertanggungjawab juga apabila korporasi dimintai pertanggungjawaban,
pengaturan denda minimal dan denda pengganti.

Actions (login required)

View Item