Nugroho, Evin Dwi (2022) URGENSI PIDANA MATI DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Evin Cover.pdf - Accepted Version Download (119kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah marak, bahwasanya tindak pidana
korupsi telah merambah semua nilai kehidupan, ekonomi, politik dan sosial.
Sanksi pidana mati penting untuk diterapkan sebagai upaya penanggulangan
kejahatan dan adanya efek jera bagi pejabat negara yang ingin melakukan tindak
pidana korupsi. Upaya pencegahan perkara tindak pidana korupsi yang terdapat
dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai frasa “Keadaan Tertentu” tidak efektif apabila
dalam pengaturan ketentuannya masih dianggap multi tafsir.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai
formulasi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia,
penerapan pidana mati dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia
dan mengenai formulasi pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi
di masa mendatang.
Dengan penelitian yuridis normatif (doktrinal), dilakukan secara sistematis
melalui pendekatan analitis, pendekatan politik hukum pidana, dan pendekatan
peraturan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis
peneliti mencoba untuk menjelaskan: urgensi pidana mati dalam pemidanaan
tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan keadilan.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi
pidana mati di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam “keadaan tertentu”; Berkaitan
dengan praktik peradilan tindak pidana korupsi dalam penerapannya hakim masih
belum menjatuhan sanksi pidana mati meskipun total kerugian negara sangat
besar serta terdapat kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat negara
dilanda pandemi covid-19; Kebijakan formulasi sebagai syarat penjatuhan sanksi
pidana mati yaitu dilakukan oleh pejabat/penyelenggara negara serta didasarkan
terhadap bobot perbuatan, kesalahan dan dampak dari tindak korupsi terhadap
pereknomian negara dan perekonomian masyarakat.
Hasil penelitian merekomendasikan: perlunya reformulasi terhadap undang�undang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan; Hakim
dalam menegakkan keadilan harus berdasarkan nilai keadilan bagi masyarakat
serta dalam formulasinya agar dirumuskan formulasi pidana mati tidak dikaitkan
dengan keadaan tertentu; Pemerintah harus serius dalam menangani tindak pidana
korupsi agar terkendali.

Actions (login required)

View Item