YULIA, ARIS and Riyanto, R. Benny and Priyono, F.X. Joko (2019) PENEGAKAN KODE ETIK NOTARIS DALAM KERANGKA ETIKA DEONTOLOGI. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text Disertasi Aris Yulia.pdf Download (3MB)

Abstract

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mensyaratkan kepribadian bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut kemudian dikuatkan oleh Kode Etik Notaris menjadi norma-norma kewajiban dan larangan bagi notaris, untuk menghindarkan sejauh mungkin notaris melanggar Pasal 15, 16 dan 17 Undang - Undang Jabatan Notaris.
Kenyataan menunjukkan hal yang berbeda dengan harapan dibuatnya Kode Etik tersebut. Faktanya banyak terjadi pelanggaran etis yang secara deontologis tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika profesi. Deontologi memandang pelanggaran dalam konsep perbuatan yang tidak didasarkan kepada kewajiban untuk taat kepada aturan (Kode Etik). Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat bersinggungan dengan Penegakan Kode Etik yang selama ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris. Oleh karena itu permasalahan yang muncul dalam disertasi ini adalah: 1. Bagaimana penegakan Kode Etik Notaris dalam kerangka Etika Deontologi; 2. Bagaimana konsep penegakan Kode Etik Notaris yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Etika Deontologi dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) ?
Penelitian ini menggunakan pendekatan socio legal, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrinal yang bersifat empiris/sosial dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Filsafat Etika dengan pendekatan socio ethic research. Dan disertasi ini menggunakan paradigma Post positivisme, untuk melihat realitas pelanggaran notaris sebagai fakta yang dapat dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran Kode Etik disebabkan notaris melampaui batas kewenangannya. Pertama, bahwa notaris pelanggar memahami kode etik sebagai pedoman, tetapi ada faktor ekstern yang mendorong pelanggaran, terutama faktor keuntungan ekonomi. Kedua, ada faktor lain yang menyebabkan pelanggaran, yaitu masih lemahnya penegakan Kode Etik di kalangan notaris. Dengan Teori Kewajiban Moral, pelanggaran kode etik dilihat sebagai perbuatan “tidak baik” karena didasarkan kepada manfaat pribadi notaris, bukan kepada kewajiban untuk mentaati hukum. Untuk itu ditawarkan moral Pancasila sebagai Imperatif/perintah yang dapat menggerakkan kewajiban untuk mentaati hukum/kode etik, dan menjadi bahan model penegakan kode etik dalam kerangka deontologi yang melibatkan semua elemen penegakan kode etik, yaitu INI, DKN dan Notaris.
Kata Kunci : Penegakan Kode Etik, Notaris, Deontologi.

Actions (login required)

View Item