Ardi, Fitriandifa Rizka (2022) REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PERMAAFAN HAKIM DALAM PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Fitriandifa Cover.pdf - Accepted Version Download (78kB)

Abstract

Hukum positif di Indonesia pada saat ini berpedoman pada hukum warisan
Belanda yang dikodifikasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Putusan terhadap Baiq Nuril dan Prita Mulyasari tentang pencemaran nama baik
berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekstronik dimana
membutuhkan perlindungan moral terhadap keadilan dalam perbuatan yang telah
dilakukan. (KUHP) menganut asas legalitas formil sehingga masih kaku dan
hukum yang hidup dalam masyarakat dikesampingkan sebagai suatu sumber
hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi
hukum pidana terkait permaafan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama
baik terhadap hukum positif saat ini, dan mengaplikasikan konsep formulasi
terkait permafan hakim dalam tindak pidana pencemaran nama baik di masa
mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis
normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa KUHP saat ini tidak mengatur masalah permaafan
hakim sehingga perkara pencemaran nama baik harus dijatuhi putusan pidana.
Kebiajkan hukum pidana akan menghidupkan aturan yang berkembang dalam
masyarakat dimana nilai perbandingan antara hukum agama, adat dan Negara lain
akan menjadi perumusan yang tepat dalam merumuskan asas permaafan hakim.

Actions (login required)

View Item