Novianty, Annisa and Juliani, Henny and Ispriyarso, Budi (2021) KAJIAN TERHADAP IMUNITAS YANG DIMILIKI KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN (KSSK) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020. - 016 HAN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text ANNISA NOVIANTY-cover.pdf Download (263kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-abstrak.pdf Download (156kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (257kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text ANNISA NOVIANTY-dapus.pdf Download (180kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan bentuk diskresi Pemerintah dalam menangani bencana non-alam yaitu pandemi covid-19. Undang-Undang tersebut memberikan beberapa wewenang tambahan bagi Pemerintah termasuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang biasa disebut KSSK. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana wewenang yang dimiliki KSSK dan akibat hukum dari adanya hak imunitas di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut akan diperoleh dengan cara studi kepustakaan (library research) berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah lainnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, KSSK dan Lembaga-Lembaga anggota KSSK diberikan perluasan wewenang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara di tengah pandemi covid-19 yaitu, aturan-aturan yang telah berlaku sebelumnya menjadi tidak berlaku menurut Ketentuan Penutup Pasal 28. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam Pasal 28 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia”, menjadi tidak berlaku lagi sejak disahkannya Perppu tersebut. Undang-Undang ini juga memberikan KSSK Hak imunitas yaitu, segala pengeluaran yang dilakukan untuk pelaksanaan kebijakan untuk menangani pandemi covid-19 bukan merupakan kerugian negara, tidak dapatnya KSSK dituntut secara perdata maupun pidana dan segala tindakan maupun keputusan bukan merupakan objek gugatan. Akibat hukumnya adalah
KSSK memiliki kekebalan hukum sepanjang tindakan yang dilaksanakan berdasarkan itikad baik (didasarkan atas motif kejujuran dan AUPB) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Hak Imunitas yang dimiliki KSSK bukanlah Hak Imunitas absolut. Kata Kunci: Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Pengelolaan Keuangan Negara, Hak Imunitas

Actions (login required)

View Item