MARIFA, NOVRIAN AKHDANY and Purwoto, Purwoto and Astuti, A.M. Endah Sri (2021) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK YANG DILAKUKAN OLEH WARTAWAN (Studi Putusan No. 540/Pid.Sus/2018/Pn. Pbr). - 003 PDN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
Full text not available from this repository.Abstract
ABSTRAK
Wartawan merupakan profesi yang berkaitan erat dengan publik. Wartawan bertugas mencari dan menyusun berita untuk kemudian dimuat dalam berbagai media. Tak jarang, penulisan berita menyinggung suatu pihak sehingga pihak tersebut merasa dirugikan. Salah satu sengketa yang sering terjadi adalah mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Delik ini sangat subjektif. Pihak yang diberitakan bisa saja membuat laporan pencemaran terhadap dirinya hanya berdasarkan penafsiran sepihak saja. Oleh karena itulah dibutuhkan Dewan Pers. Pihak yang dirugikan dapat membuat aduan kepada Dewan Pers untuk menentukan apakah wartawan tersebut melanggar kode etik jurnalistik atau melakukan tindak pidana. Dewan Pers sebagai lembaga pers tertinggi dapat bertindak sebagai mediator penyelesaian sengketa dan juga bertugas untuk melindungi kemerdekaan pers sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang�Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
wartawan pelaku tindak pidana pencemaran nama baikdalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr dan untuk mengetahui
kedudukan Dewan Pers dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh wartawan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 540/Pid.Sus/2018/Pn.Pbr. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Dari hasil penelitian, putusan pemidanaan yang dijatuhkan hakim berdasarkan 2
pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dewan Pers tidak memiliki kedudukan yang kuat dalam menangani sengketa pers. Dewan Pers tidak dapat memaksakan suatu tindakan hukum kepada pelanggarnya. Pihak pelapor tetap dapat menempuh jalur hukum sekalipun telah ada Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers. Akibatnya wartawan yang bersengketa rentan untuk dikriminalisasi.
Kata Kunci : Wartawan, Dewan Pers, Pencemaran Nama Baik
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 30 Oct 2023 08:45 |
Last Modified: | 30 Oct 2023 08:45 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/9129 |
Actions (login required)
View Item |