MANALU, YUNI ARTHA and Utama, Yos Johan and Rochaety, Nur (2019) REKONSTRUKSI PENGAWASAN TERHADAP JAKSA BERBASIS ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) (Studi Tentang Implikasi Pergeseran Pengawasan Kejaksaan dari Represif ke Preventif Terhadap Kinerja Jaksa). Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Yuni Artha Manalu_Cover.pdf Download (802kB)
	Text Yuni Artha Manalu_Bab 1.pdf Download (623kB)
	Text Yuni Artha Manalu_Bab 1.pdf Download (623kB)
	Text Yuni Artha Manalu_Bab 2.pdf Download (629kB)
	Text Yuni Artha manalu_Bab 3.pdf Download (1MB)
	Text Yuni Artha Manalu_Bab 4.pdf Download (703kB)
	Text Yuni Artha Manalu_Bab 5.pdf Download (970kB)
	Text Yuni Artha Manalu_Dapus.pdf Download (445kB)

Abstract

Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI sebatas pengawasan yang bersifat represif yang ternyata dalam penerapan pengawasan represif tersebut masih tinggi angka pelanggaran tingkat sedang hingga berat. Untuk itulah fokus studi ini adalah rekonstruksi pengawasan dengan mewujudkan pengawasan secara preventif terhadap kinerja Jaksa berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam rangka peningkatan kinerja Jaksa. Problematika dalam Disertasi ini adalah bagaimana konstruksi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Jaksa selama ini? apakah betul pengawasan konvensional represif menyebabkan rendahnya kinerja Jaksa sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa? dan bagaimanakah rekonstruksi pengawasan terhadap kinerja Jaksa berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mampu meningkatkan kinerja Jaksa? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang eksisting seraya menggagas perwujudan pelaksanaan pengawasan baru yang penyusunannya didasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretik dan praktis terkait dengan perwujudan pengawasan secara preventif dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Jaksa. Metode kualitatif-konstruktivisme dengan pendekatan socio-legal digunakan dalam penelitian ini. Penelusuran data mengikuti arus penelitian hermeneutik dan fenomologis yang digunakan untuk mengumpulkan, mereduksi, serta menyajikan data. Teori yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena temuan penelitian ini adalah Teori Pengawasan, Teori Sistem Hukum, Teori Kontrol Positif –Kontrol Negatif, Teori Konflik, dan Teori Bekerjanya Hukum. Tujuan akhir studi ini adalah rekonstruksi pengawasan dengan menggagas perwujudan pelaksanaan pengawasan secara preventif dalam rangka peningkatan kinerja Jaksa. Studi ini menyimpulkan (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa (kondisi eksisting) lebih mengarah ke penindakan (represif) daripada ke pencegahan (preventif) karena langkah penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran selalu diselesaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (2) Pengawasan konvensional represif yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa karena masalah moral dan integritas personil Kejaksaan sehingga diperlukan pengawasan yang dilakukan secara timbal balik yaitu pengawasan berimbang. (3) Rekonstruksi pengawasan yang berbasiskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) untuk meningkatkan kinerja Jaksa di masa mendatang yaitu perubahan regulasi yang terkait dengan manajemen pengawasan dimana regulasi sebelumnya lebih menekankan pada pengawasan secara represif diubah/diganti menjadi pengawasan secara preventif terlebih dahulu yang mana pengawasan secara represif digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) apabila metode pengawasan secara preventif sudah dilakukan sehingga rekonstruksi pengawasan ini menggagas Supervision Paradigmshift dengan mengajukan model baru yang disebut dengan Integratif Supervision yang berarti mensinergikan paradigma pengawasan dengan merubah paradigma pengawasan intern dari watchdog menjadi consultant dan catalist. Atas dasar kesimpulan ini direkomendasikan revisi sistem pengawasan Kejaksaan yang efektif dan implementatif, yang didalamnya memuat penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk mewujudkan jatidiri Jaksa yang mandiri dan mumpuni, memiliki kemampuan profesional, integritas pribadi dan disiplin tinggi dalam mengemban bakti profesi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara. Kata Kunci : Rekonstruksi, Pengawasan, Kinerja Jaksa, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Actions (login required)

View Item