Peranginangin, Josefh. J.B. (2022) ANALISA YURIDIS EFEKTIVITAS PRESIDENSIAL THRESHOLD TERHADAP DEMOKRASI PANCASILA DAN TERHADAP SISTEM PEMILU DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Josefh Cover.pdf - Accepted Version Download (169kB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan salah satu elemen penting dalam negara demokrasi
baik itu demokrasi liberal dan demokrasi sosialis yang dimana tujuan dari pemilihan
umum ini yakni memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi
dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan negara. Indonesia
merupakan negara yang menganut paham demokrasi yang berdasarkan pancasila
didalam demokrasi pancasila yang dianut oleh Indonesia juga melaksanakan
pemilihan umum seperti pemilihan umum legislative (Dewan Perwakilan Rakyat,
Majelis Permussawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) yang dimana
kesemuanya diatur dalam pasal 6A dan Pasal 22 E UUD NKRI 1945. Namun dalam
perkembanganya agenda pemilihan umum yang selalu menarik untuk dikaji adalah
pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia hal ini dikarenakan dalam
perkembanganya dalam pemilihan umum dikenal ide atau gagasan mengenai ambang
batas (Presidensial Thereshold) dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh
partai politik. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
relevansi pengunaan ambang batas pencalonan presdien dan wakil presiden terhadap
sistem pemilihan umum dan demokrasi pancasila.
Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif, pendekatan
ini menelaah masalah dengan mengunakan teori-teori , konsep-konsep, asas-asas
hukum, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yang
difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya ambang batas pencalonan presiden
dan wakil presiden oleh partai politik kurang begitu efektif hal ini dikarenakan
presentase yang cukup tinggi yakni 20%. Presentase yang cukup tinggi ini
menyebabkan sistem pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia
sedikit bertentangan dengan demokrasi pancasilayakni bertentangan dengan sila ke-2
yakni kemanusian yang adil dan beradab, sila ke 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga sila ke-5 pancasila yakni
keadilaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sistem pemilihan umum seperti
pasal 22 E dan pasal 27 UUD NKRI 1945

Actions (login required)

View Item