Mamonto, Kharis Syahrial Alif (2022) PERKEMBANGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN DEMOKRASI PANCASILA (Studi Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Era Setelah Reformasi Tahun 1999-2019). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Kharis Syahrial Cover.pdf - Accepted Version Download (96kB)

Abstract

Pada sila ke empat Pancasila dan pada Pasal 28 UUD NRI 1945 telah
mengatur perihal kebebasan berkumpul dan berpendapat yang mana
merupakan unsur demokrasi dan terdapat gagasan bahwa Indonesia negara
yang demokratis. Demokrasi dijadikan sebagai dasar untuk mengelola negara
oleh para pendiri bangsa dan negara Indonesia.Perubahan sistem pemilihan
umum merupakan konsekuensi dari realitas bahwa setiap akan
menyelenggarakan pemilihan umum legislatif, undang-undang pemilihan
umum selalu direvisi atau diganti dengan undang-undang yang baru. Undang�Undang Pemilihan Umum sering mengalami revisi yang menandakan bahwa
Pemerintah dan DPR belum memiliki format sistem pemilihan umum yang
baku dan tetap.
Tujuan penelitian untuk mengetahui, mendeskripsikan dan
menganalisis bahwa politik hukum tentang sistem pemilihan umum anggota
Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia sejalan dengan demokrasi Pancasila;
dan untuk mengetahui, menganalisis pengaturan ideal terkait metode konversi
suara menjadi kursi dalam penentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia. Adapun
rumusan masalah adalah terkait dengan politik hukum dan metode konversi
suara menjadi kursi pada pemilu 1999-2019.
Metode penelitian menggunakan pendekatan masalah sosio legal;
Spesifikasi Penelitian adalah Deskriptif Analitis; Sumber dan Jenis Data yaitu
Data Primer dan Data Sekunder; Teknik Pengumpulan Data menggunakan
Wawancara dan Studi Kepustakaan; dan teknik Analisa Data menggunakan
Analitis Deskriptif Kualitatif.
Hasil dari penelitian adalah bahwa perubahan keseimbangan sangat
tergantung pada sejauhmana suatu kelompok politik tertentu cenderung pada
masalah demokratisasi; agenda demokratisasi; dan kepentingan kelompok elit
politik dan Pembagian kursi secara proporsional sangat penting dalam
menciptakan sistem perwakilan politik sebagai miniatur rakyat. Metode kuota
hare ditinggalkan karena penggunaan metode ini tidak sejalan dengan upaya
mengurangi jumlah partai politik dengan ambang batas perwakilan. Metode
divisor d’hondt tidak dianjurkan karena akan terlalu banyak mengurangi
jumlah partai politik sehingga tidak sesuai dengan sistem kepartaian pluralisme
moderat yang hendak diciptakan dan sistem sainte lague adalah yang tepat
untuk Indonesia dalam konteks Demokrasi Pancasila.

Actions (login required)

View Item