Sanjesti, Winidya and Adhim, Nur and Dewi, Iga Gangga Santi (2022) PENERAPAN ASAS CONTRARIUS ACTUS DALAM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH AKIBAT CACAT ADMINISTRASI (Analisis Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan) - 085 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Satu bidang tanah hanya dapat diterbitkan satu sertipikat hak atas tanah dan tidak boleh lebih dari satu sertipikat. Hal ini telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Sehingga apabila terdapat dua atau lebih sertipikat hak atas tanah atau tumpang tindih dalam satu bidang tanah, maka harus dimohonkan pembatalan salah satu sertipikatnya.
Pembatalan sertipikat hak atas tanah akibat cacat administrasi dalam hal ini sertipikat tanah tumpang tindih dapat dilakukan secara otomatis oleh Kantor Pertanahan. Seperti sertipikat tanah tumpang tindih yang terjadi di Desa Kalipucang, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara dibatalkan secara otomatis oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dengan menggunakan asas contrarius actus yang merupakan asas khusus pejabat pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menambah wawasan penulis dan pembaca tentang bagaimana penerapan asas contrarius actus sebagai
asas khusus bagi pejabat pertanahan dalam melakukan pembatalan sertipikat hak atas tanah akibat cacat administrasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020
tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mencari aspek-aspek hukum dari penerapan asas contrarius actus bagi pejabat pertanahan dalam melakukan pembatalan sertipikat hak atas tanah akibat
cacat administrasi yang sesuai dengan pelaksanaan keilmuan dan aturan hukum yang berlaku dan dapat mengetahui legalitas dari asas contrarius actus dalam pelaksanaannya.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan asas contrarius actus bagi pejabat pertanahan dalam melakukan pembatalan sertipikat hak atas tanah akibat cacat administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan diterapkan dengan baik dan bijaksana. Sehingga asas contrarius actus menjadi asas khusus yang bermanfaat bagi pejabat pertanahan dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus
pembatalan sertipikat hak atas tanah tumpang tindih di Desa Kalipucang, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara.
Kata Kunci : Pembatalan Sertipikat, Cacat Administrasi, Asas Contrarius Actus

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:30
Last Modified:	30 Oct 2023 08:30
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8978

Actions (login required)

View Item