Mutiarawati, Anisa Ika and Yunanto, Yunanto and Suradi, Suradi (2022) IMPLEMENTASI ATURAN TERHADAP PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN SEBELUM DAN SETELAH PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 DI KABUPATEN KLATEN. - 086 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pasal 119 KUHPerdata menyatakan bahwa adanya perkawinan secara otomatis terjadi percampuran harta, untuk menyimpangi adanya percampuran harta maka dapat dibuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi isi ketentuan Pasal 29 telah diubah setelah adanya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Pembuatan perjanjian kawin tidak terlepas harta kekayaan perkawinan, aturan mengenai harta perkawinan telah diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 sampai
dengan Pasal 145 KUHPerdata. Akan tetapi ketentuan di UUP dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai harta kekayaan perkawinan. penulisan skripsi ini ada dua hal yang ingin diungkap oleh penulis yaitu mengenai aturan
perjanjian kawin dalam suatu perundang-undangan sebagai landasan hukum yang digunakan dalam membuat perjanjian kawin dan implementasi pembuatan perjanjian kawin pada notaris, pencatatan pelaporan perjanjian kawin pada pegawai
pencatat perkawinan dan pendaftaran perjanjian kawin pada pengadilan negeri di Kabupaten Klaten. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini secara deskriptif analitis serta sumber data yang
diperoleh penulis yakni Notaris di Kabupaten Klaten, Dukcapil Kabupaten Klaten, KUA Kecamatan Klaten Tengah, dan Hakim Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA. Metode analisis data secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat aturan mengenai perjanjian kawin yakni KUHPerdata, UUP, dan KHI. Mengenai landasan pembuatan perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris adalah bagi golongan WNI namun keturunan Asing khusus golongan Eropa, golongan
Timur Asing/Tionghoa/Perkawinan Campuran ketentuan pembuatan perjanjian kawin tunduk terhadap KUHPerdata, sedangkan golongan pribumi/WNI asli ketentuan dalam pembuatan perjanjian kawin tunduk terhadap UUP. Implementasi pembuatan perjanjian kawin dihadapan notaris di Kabupaten Klaten isi perjanjian kawin hanya mengenai pisah harta saja, pencatatan dan pelaporan perjanjian kawin
pada pegawai pencatat perkawinan yakni Dukcapil selama ini hanya ada dua kali yakni pada tahun 2020 dan 2021 dan hanya ada satu KUA yang menerima pencatatan pelaporan perjanjian kawin yakni KUA Kecamatan Klaten Tengah. Mengenai pendaftaran perjanjian kawin di Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA saat ini belum pernah ada.
Kata Kunci : Implementasi, Perjanjian Kawin, Putusan MK

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:30
Last Modified:	30 Oct 2023 08:30
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8970

Actions (login required)

View Item