Fasha, Moch. Gandi Nur (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK IMUNITAS PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID 19. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Moch Gandi Nur Fasha Cover.pdf - Accepted Version Download (7MB)

Abstract

Pejabat Pemerintahan sebagaimana Pasal 27 UU. No. 2. Tahun 2020
Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Sebagai Undang-Undang dalam penanganan perekonomian covid-19 diberikan hak
imunitas dalam proses pelaksanaan pemulihan perekonomian nasional. Potret
pengaturan hukum mengenai hak imunitas bagi Pejabat dalam penanganan
perekonomian covid-19 menjadi tanggapan pro maupun kontra dalam pandangan
sebagian masyarakat Indonesia. Dasar pandangan kontra sebagian masyarakat
adalah melihat hak imunitas telah mengesampingkan hak konstitusional dalam
negara hukum. Prinsip persamaan hukum menempatkan derajat semua orang
menjadi sama dimata hukum dengan tidak adanya pemberian keistimewaan dalam
halnya terjadi penegakan perbuatan melawan hukum
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan urgensi
pemberian hak imunitas Pejabat Pemerintahan dalam penanganan pandemi covid�19; dan pemberian hak imunitas bagi Pejabat Pemerintahan dalam penanganan
pandemi covid-19 berdasarkan konsep hukum administrasi negara.
Dengan penelitan yuridis normatif melalui pendekatan perundang�undangan dan pendekatan komparatif yang diperkuat data sekunder serta spesifikasi
penelitian deskiriptif analitis, peneliti berusaha menjelaskan: urgensi pemberian
hak imunitas Pejabat Pemerintahan dalam penanganan perekonomian covid-19;
pemberian hak imunitas bagi Pejabat Pemerintahan dalam penanganan
perekonomian covid-19 berdasarkan konsep hukum administrasi negara.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: urgensi pemberian hak
imunitas Pejabat Pemerintahan dalam penanganan pandemi covid-19 adalah
pemberian jaminan perlindungan hukum bagi seluruh unsur Pejabat Pemerintahan
dalam penanganan pandemi covid-19 secara cepat, tepat, dan efektif sebagaimana
konteks situasi kedaruratan; Hak imunitas Pejabat Pemerintahan dalam penanganan
pandemi covid-19 berdasarkan konsep hukum administrasi negara diberikan
sebagai kewenangan diskresi sebagaimana batasannya dan kemudian dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
Hasil penelitian merekomendasikan: Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya
segera melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap ketentuan UU Penanganan
Perekonomian Covid 19; Pejabat Pemerintahan sebaiknya memperhatikan
pedoman penggunaan diskresi administrasi pemerintahan sebagaimana batasannya
dalam mengeluarkan keputusan pemerintahan penanganan pandemi covid 19

Actions (login required)

View Item