Wicaksono, Adhi Luhur (2022) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Adhi Luhur Cover.pdf - Accepted Version Download (114kB)

Abstract

Dilihat dari Kebijakan Hukum Pidana, Indonesia sebagai negara hukum dianggap
belum memiliki pegangan hukum yang kuat terkait penanganan kasus pelecehan
seksual. Hal tersebut menyebabkan kasus pelecehan seksual terus bertambah
seiring waktu. Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya
rekonstruksi untuk membentuk sebuah formulasi pasal yang mengatur terkait
pelecehan seksual dengan berbasis nilai keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan pengkajian terhadap kebijakan hukum terkait pelecehan seksual yang
ada di indonesia saat ini, dengan menggali kelemahan dan merekomendasikan
rekonstruksi kebijakan hukum pidana yang berbasis nilai keadilan pada kasus
pelecehan seksual. Metode penelitian yang dipilih penulis yaitu menggunakan
penelitian normative yang dilengkapi data empiris dengan Pendekatan yang sama
dan spesifikasi penelitian menggunakan normative dan preskriptif analitis.
Penelitian ini menggunakan bahan utama berupa Data Sekunder dan didukung Data
Primer sebagai Data Empiris berupa wawancara. Data Sekunder terdiri dari bahan
hukum Primer,Sekunder, Tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka
dilengkapi dengan wawancara yang dianalisis dengan teknis preskriptif analitis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum Indonesia saat ini
belum bisa menjadi payung hukum korban pelecehan seksual secara maksimal. Hal
ini karena tidak selarasnya Rumusan Pasal di KUHP dan UU diluar KUHP,
Hadirnya UU TPKS memberi harapan akan tetapi masih sulit karena belum ada
aturan turunan. Selain itu kelemahan bisa diliat dari struktur hukum yang belum
maksimal, substansi hukum yang belum selaras, dan budaya hukum yang kurang.
Ide dasar dari Rekonstruksi ini adalah Nilai Keadilan Religius yang selaras dengan
Pancasila, artinya dalam menangani pelecehan seksual perlu diberi pemberatan
dalam rumusan sanksi sehingga memberi efek jera karena pelecehan seksual
termasuk kepada dosa yang besar.

Actions (login required)

View Item