Anggelia, Anggelia (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TENTANG PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Anggelia Cover.pdf - Accepted Version Download (117kB)

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan transnasional yang
dilakukan dengan berbagai cara seperti ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan,
kecurangan, kebohongan bahkan penyalahgunaan yang bertujuan untuk pornografi,
prostitusi atau juga dengan tujuan untuk kerja paksa perbudakan dan lain sebagainya.
Kejahatan ini juga sering mengakibatkan anak dan perempuan sebagai korbannya. Akan
tetapi bentuk penanganan kejahatan ini seringkali tidak membuat rasa keadilan bagi korban,
hal tersebut dapat tercermin dari pelaksanaan restitusi kepada korban yang sulit untuk
didapatkan, untuk itu diperlukan suatu formulasi baru terhadap peraturan perundang�undangan yang telah ada dengan disesuaikan kebutuhan dan perkembangan ilmu hukum
sehingga korban tindak pidana perdagangan orang dapat dengan mudah mendapatkan hak
restitusi tersebut.
Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang pertama yaitu Kebijakan
Hukum Pidana Tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Indonesia Saat Ini, dan permasalahan kedua mengenai Kebijakan
Hukum Pidana Tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang di Masa Yang Akan Datang.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan data
primer yaitu wawancara dan data sekunder adalah literatur-literatur atau penelitian ilmiah
yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini diketahui bahwa Kebijakan hukum pidana tentang pemberian
restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia saat ini masih
dirasa kurang baik mengingat bahwa formulasi yang terdapat dalam peraturan perundang�undangan saat ini masih belum dapat mengakomodir dengan baik pemberian restitusi
terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Dan Kebijakan hukum
pidana tentang pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang di
masa yang akan datang dilakukan dengan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga proses
penegakan hukum dan pemberian restitusi dapat memberikan keadilan kepada korban.
Kajian perbandingan pemberian restitusi atau ganti kerugian di Thailand selain memberikan
suatu kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penuntutan, korban dapat juga
melakukan penuntutan seperti halnya jaksa. Oleh karena itu di Indonesia harus
menitikberatkan kepada peran aktif korban untuk mendapatkan haknya.
Saran dalam penelitian ini adalah 1) Perlu dilakukan segera pembaharuan terhadap
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang agar dapat dilakukan penuntutan kepada pelaku dan pemberian restitusi kepada
korban tindak pidana perdagangan orang dan 2) Lembaga kejaksaan diharapkan dapat lebih
memaksimalkan untuk melakukan penuntutan penggantian restitusi untuk korban tindak
pidana perdagangan orang dengan memaksimalkan penuntutan berdasarkan peraturan yang
saat ini digunakan

Actions (login required)

View Item