Hamida, Auliya (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI PENDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI NON- FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM KONSTRUKSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Auliya Cover.pdf - Accepted Version Download (0B)

Abstract

Pendanaan terorisme berkembang melalui keberadaan internet serta ekonomi
digital, dimana metode konvensional mengalami perubahan menjadi teknologi
digital seperti cryptocurrency, NFT dan token digital lainnya. Anonimitas
merupakan faktor utama yang mempermudah kelompok kejahatan dalam
melaksanakan aktivitas kriminal. Peminat NFT sangat besar karena dianggap
sebagai cara baru dalam perdagangan karya seni digital. Namun, NFT bekerja pada
sistem blockchain yang mana akan digunakan sebagai media baru pendanaan
terorisme modern. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebijakan hukum
pidana di Indonesia dalam upaya menanggulangi pendanaan tindak pidana
terorisme melalui NFT dalam hukum positif saat ini dan menganalisa kebijakan
hukum pidana di Indonesia konstruksi pembaharuan hukum pidana. Metode
pendekatan dalam penelitian ini pendekatan Yuridis Normatif dengan spesifikasi
penelitian yang digunakan yakni deskriptif analitis serta dengan teknik
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian diolah
dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan mata uang
digital di Indonesia masih dianggap sebagai suatu komoditas saja dan peraturan
perundang- undangan yang telah ada di Indonesia belum dapat mengakomodir
seluruhnya apabila terjadi suatu pendanaan tindak pidana terorisme melalui NFT.
Namun di masa mendatang, Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
(RKUHP) sebagaimana dalam teks rancangan bulan September 2019 akan
mengatur dan mengakomodir mengenai pendanaan tindak pidana terorisme.

Actions (login required)

View Item