Maharani, Aisyah and Turisno, Bambang Eko and Adhi, Yuli Prasetyo (2021) ANALISA KEABSAHAN DAN PENGAKUAN POLIGAMI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL (Studi Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0472/Pdt.G/2018/PA.Pas). -048 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Poligami Perkawinan Campuran merupakan salah satu permasalahan dalam hukum perdata khususnya hukum perkawinan. Perkawinan tersebut dapat memunculkan permasalahan karena adanya perbedaan hukum yang berlaku di negara penyelenggara sebagai suatu syarat formil perkawinan dengan hukum nasional Negara Indonesia berkaitan dengan izin Poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selaku syarat materil. Penyelesaian masalah Poligami Perkawinan Campuran ini
menggunakan Hukum Perdata Internasional sebagai subkomponen hukum nasional yang bertugas dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang memiliki unsur
asing. Permasalahan dalam penelitian ini berupa Pertama, keabsahan Poligami Perkawinan Campuran menurut Hukum Perdata Internasional. Kedua, kedudukan Poligami Perkawinan Campuran dan upaya yang dapat dilakukan guna diakui di
Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti permasalahan hukum dikaitkan dengan prinsip dan teori-teori hukum yang berlaku. Dilakukan pula pendekatan kasus dan pengumpulan data-data sekunder guna mempermudah penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan keabsahan Poligami Perkawinan Campuran menurut Hukum Perdata Internasional telah ditentukan menurut hukum negara penyelenggara perkawinan, namun terhadap pengakuannya dalam bentuk pencatatan dapat ditolak karena tidak memenuhi syarat materiil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan tersebut. Isbat Nikah sebagai upaya yang umumnya dilakukan oleh pihak dalam perkawinan tetap perlu memenuhi izin
poligami yang sifatnya adalah evaluatif. Tidak dilakukannya izin poligami sebelum perkawinan maupun sebelum diajukannya permohonan isbat nikah dapat mengakibatkan tidak sahnya perkawinan dan dikategorikan sebagai perbuatan yang
bertentang dengan Ketertiban umum dan/atau Penyelundupan hukum. Upaya guna mengakui perkawinan ini dapat berupa pernikahan ulang menurut hukum Indonesia maupun isbat nikah yang dalam sidang pemeriksaannya dilakukan evaluasi bagi suami atas kemampuannya untuk berpoligami. Diberikan pula saran untuk pembaharuan hukum perkawinan guna mengatasi permasalahan yang tidak dapat diakomodir oleh Undang-Undang Perkawinan dan dibentuknya suatu pedoman
Hukum Perdata Internasional sehingga mempermudah penegak hukum dalam memahami dan mengaplikasikan hukum dalam penyelesaian masalah dengan unsur asing.
Kata Kunci: Poligami Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	18 Jan 2024 08:31
Last Modified:	18 Jan 2024 08:31
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8659

Actions (login required)

View Item