Butar Butar, Karin Erliza and Suradi, Suradi and R. Suharto, R. Suharto (2021) KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN SEBELUM ADANYA PEMBAGIAN DAN PERSETUJUAN DARI KAWAN MILIK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 644K/AG/2018 ). - 059 PDT 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Perjanjian hendaknya memenuhi syarat sahnya sesuai pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pihak yang terikat tali perkawinan berdasarkan ketentuan apabila akan melakukan perbuatan
hukum berupa perjanjian jual beli atas harta bersama haruslah mendapatkan persetujuan dari suami istri. Persetujuan dari para pihak mempengaruhi sah nya suatu perjanjian dimata
hukum. perjanjian jual beli yang dilakukan tanpa mengindahkan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menyebabkan perjanjian cacat yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kekuatan suatu perjanjian jual beli harta bersama yang dilakukan tanpa pembagian dan persetujuan dari salah satu pihak setelah adanya putusan pengadilan yang
menyatakan harta bersama tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yaitu menelaah hal yang bersifat teoritis dengan melakukan pendekatan pada asas atau
doktrin hukum, peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus melalui putusan
pengadilan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan mendeskripsikan peraturan perundang – undangan yang dikaitkan dengan kasus dalam pembahasan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Metode pengumpulan data berupa studi
kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis kualitatif berupa kesimpulan secara objektif terhadap permasalahan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli pada harta bersama setelah adanya putusan pengadilan memberikan implikasi bahwa perjanjian
yang dilakukan akan kembali pada keadaan semula serta dalam hal harta bersama pengadilan agama memiliki wewenang untuk mengadili. Oleh sebab itu, para pihak dalam perjanjian jual beli hendaknya memperhatikan pasal 1320, melakukan permohonan pembatalan perjanjian serta melakukan pelaporan kepada pihak berwenang apabila jual beli yang dilakukan memiliki unsur yang tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Perjanjian jual beli, Harta Bersama, Kewenangan Pengadilan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	18 Jan 2024 08:16
Last Modified:	18 Jan 2024 08:16
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8635

Actions (login required)

View Item