Wibowo, Beatrix Franscya Egidia Saraswati and Susiatiningsih, Hermini and Paramasatya, Satwika (2022) UPAYA KEPATUHAN KERJASAMA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY TERHADAP CITES TERKAIT ISU PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING DI INDONESIA /07/HI/2022. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (307kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (216kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (183kB)

Abstract

Perdagangan ilegal terhadap trenggiling yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia. Isu ini memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi dimana populasi trenggiling menjadi semakin berkurang disebabkan tingginya angka perdagangan ilegal trenggiling yang terjadi di Indonesia. Melihat hal tersebut, Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan salah satu organisasi non-pemerintah internasional yakni Wildlife Conservation Society (WCS). Kerjasama tersebut dimulai sejak tahun 2009 dan berdasarkan pada sebuah rezim internasional yaitu CITES. Melalui kerjasama tersebut, Pemerintah Indonesia dan WCS telah menghasilkan berbagai implementasi berupa berbagai program kerja yang sesuai dengan kebijakan Resolusi Trenggiling 17.10 CITES. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi dan kepatuhan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS terhadap CITES terkait isu perdagangan ilegal trenggiling di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan kerangka pemikiran berupa Teori Neoliberalisme Institusionalisme, Konsep Rezim Internasional, dan Teori Kepatuhan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, argumen utama penulis adalah kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan WCS patuh terhadap CITES. Bentuk kepatuhan ini ditunjukkan dengan implementasi dan pelaksanaan berbagai program kerja yang sesuai dengan mandat - mandat dalam Resolusi Trenggiling 17.10 CITES.

Kata Kunci: trenggiling, kepatuhan, perdagangan ilegal, CITES, Pemerintah Indonesia, WCS

Actions (login required)

View Item