Pratama, Rayhan Arif Hadi and Badriyah, Siti Malikhatun and R. Suharto, R. Suharto (2022) PENGELOLAAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DAN PENDAFTARAN SECARA SENTRALISASI OLEH KANTOR HUKUM ATC-WIN LAWFIRM ( SENTRALISASI FIDUSIA). - 070 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Akta Jaminan Fidusia yang dibuat secara sentralistik akan membuat seorang Notaris yang mengerjakannya diduga dan terindikasi melakukan pelanggaran dan hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum serta mempengaruhi kekuatan pembuktian aktanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan Fidusia, bagaimana akibat hukum pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dibuat notaris yang didaftarkan oleh Notaris serta bagaimana cara mengatasi akibat tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian akibat hukum tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Jaminan Fidusia, Kode Etik Notaris dan PerDKP INI No. 1 tahun 2017, dengan konsekuensi yuridis terhadap Akta Jaminan Fidusia yang dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum. Seluruh sertifikat Jaminan Fidusia yang terbit dari pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan Notaris seharusnya dinyatakan batal demi hukum. Cara mengatasi tersentralistiknya pembuatan Akta Jaminan Fidusia, yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa melakukan himbauan, konsultasi dan sosialisasi kepada lembaga keuangan non bank untuk menggunakan jasa Notaris di daerah. Otoritas Jasa Keuangan tidak melarang perbuatan sentralisasi Fidusia karena tidak ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang melarang. Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengatasi perbuatan permbuatan akta jaminan Fidusia secara sentralistik yaitu melakukan pemeriksaan, melakukan pembinaan terhadap Notaris melalui himbauan-himbauan, konsultasi dan sosialisasi agar tidak mengerjakan pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran akta yang mana akan terindikasi adanya dugaan pelanggaran, dan melakukan perancangan dan pembuatan Peraturan Menteri bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan menghapuskan syarat adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat agar dapat dilakukan pemeriksaan mendalam dan membawa Notaris yang diduga atau terindikasi melakukan dugaan pelanggaran untuk diadili oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Kata Kunci : Sentralisasi, Akta Jaminan Fidusia, Pendaftaran online

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	18 Jan 2024 08:02
Last Modified:	18 Jan 2024 08:02
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8523

Actions (login required)

View Item