Mahendra, Nefri Izha and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) PENGATURAN KEWENANGAN DPD DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG�UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU�XIII/2015 DAN PUTUSAN MK NO. 56/PUU-XIV/2016. -053 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Landasan konstitusional pembentukan DPD yang termaktub dalam Pasal 22 C UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa DPD merupakan perwakilan daerah yang dipilih dengan cara demokratis oleh rakyat melalui pemilihan umum. Berkaitan dengan perkembangan hukumnya, terdapat pengaturan Pasal 249 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 memberikan kewenangan terhadap DPD untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Raperda dan Perda menjadi problematika dikarenakan atas implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU�XIV/2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan kewenangan dan mekanisme pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta pasca terbitnya Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan didasarkan pada studi kepustakaan
berupa perundang-undangan, literatur, dan karya tulis ilmiah. Metode analisis data dengan meenggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan kewenangan DPD dalam melakukan pemantauan dan evaluasi Raperda dan Perda berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang�Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni dilakukan melalui alat kelengkapan DPD berupa BULD (Badan
Urusan Legislasi Daerah) dengan melakukan pemantauan Raperda dan Perda pada kegiatan di daerah pemilihan tiap-tiap daerah dengan dukungan partisipasi aktif peran serta masyarakat/daerah dengan melakukan laporan dan/atau penyampaian aspirasi kepada anggota atau kelompok anggota Provinsi. Sedangkan mekanisme pengaturan kewenangan DPD pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU�XIV/2016 menempatkan kedudukan DPD sebagai pelaksana pengawasan terhadap produk daerah berupa Raperda dan Perda melalui alat kelangkapanberupa BULD DPD sebagai pelaksana pengawasan preventif bersama Menteri
dan Gubernur.
Kata Kunci: Pemantauan dan Evaluasi, Raperda, Perda, Dewan Perwakilan Daerah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	18 Jan 2024 07:34
Last Modified:	18 Jan 2024 07:34
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8453

Actions (login required)

View Item