FAADHILAH, DISTY RIFA and Hardjanto, Untung Sri and Saraswati, Retno (2022) PENERAPAN SISTEM DWI KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. -054 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Konstitusi Republik Indonesia Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan yang menjadi warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kewarganegaraan adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Maraknya seseorang memiliki status dwi kewarganegaraan di Indonesia menjadi hal yang serius untuk diperbincangkan. Dikarenakan Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal dimana melarang warga Negaranya untuk memiliki status kewarganegaraan lebih dari satu (bipatride) atau tidak memiliki kewarganegaraan (apatride). Di Indonesia masih sering ditemui seseorang memiliki dwi kewarganegaraan. Namun pengaturan yang mengatur dwi kewarganegaraan belum komprehensif dikarenakan Indonesia memang mengatur dwi kewarganegaraan namun hanya terbatas. Sebab, asas kewarganegaraan yang Indonesia gunakan adalah azas kewarganegaraan tunggal. Sehingga seseorang yang memiliki status dwi kewarganegaraan diharuskan untuk memilih satu, kecuali untuk anak hasil perkawinan campuran hingga usia 18 tahun atau lebih. Apabila penerapan pelaksanaan asas dwi kewarganegaraan di Indonesia terjadi hal itu harus mengkaji peraturan peundang-undangan yang ada dan konsultasi kepada ahli hukum. Jika penggunaan asas dwi kewarganegaraan dilaksanakan maka akan ada dampak seperti kelemahan dan kelebihan yang terjadi. Dengan melihat permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan solusi yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam sistem hukum Indonesia ini.
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mengetahui pelaksanaan asas dwi kewarganegaraan di Indonesia serta kelemahan dan kelebihan pelaksanaan dwi kewarganegaraan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Indonesia tidak bisa untuk menerapkan pelaksanaan dwi kewarganegaraan. Jika hal tersebut terjadi maka akan terjadi kelemahan dan kelebihan dari penggunaan asas dwi kewarganegaraan di Indonesia.
Disamping itu, penulis juga meyakini bahwa dibutuhkan keharmonisan antara Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih belum selaras untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan hasil perkawinan campuran belum terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Dwi Kewarganegaraaan

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	18 Jan 2024 07:32
Last Modified:	18 Jan 2024 07:32
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8452

Actions (login required)

View Item