RIZQULLAH, RIFQI NAUFAL and ALW, Lita Tyesta and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN SATU ATAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUDICIAL REVIEW) DI INDONESIA. - 055 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi ke dalam dua lembaga kehakiman yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sistem pengujian di dua lembaga pada praktiknya telah menimbulkan problematika hukum yang dapat mengancam hak konstitusional warga negara. Dalam penelitian ini terdapat dua perumusan masalah yaitu (I) apa saja problematika dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di
indonesia saat ini dan (II) bagaimana konsep pengujian peraturan perundang�undangan dengan sistem satu atap di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji problematika pengujian peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan untuk menggagas konsep pengujian dengan sistem satu atap. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode
pendekatan yang dilakukan dari segi perundang-undangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dan dilakukan proses analisis data secara kualitatif dengan menjabarkan hasil penelitian secara
sistematis. Hasil penelitian dalam permasalahan ini menunjukan terdapat tiga permasalahan hukum dalam sistem pengujian peraturan perundang-undangan saat ini, yaitu (I) konflik putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, (II) kekosongan hukum lembaga penguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan (III) beban kerja Mahkamah Agung yang berat menyebabkan menumpuknya perkara penguji materiil. permasalah�permasalahan hukum yang timbul tersebut dapat mengancam hak konstitusional warga negara dan runtuhnya pilar-pilar hukum di indonesia. Sehingga rekonstruksi pemisahan kewenangan pengujian antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi suatu kewajiban untuk menjawab permasalahan hukum yang hadir. Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap menjadi suatu gagasan yang dapat menjawab permasalah hukum pengujian
peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Kata kunci: Judicial Review satu atap, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:24
Last Modified:	30 Oct 2023 08:24
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8447

Actions (login required)

View Item