Elmira, Nabilah Rifdha and Fendy Eko, Wahyudi (2020) Kelemahan Administratif sebagai Penyebab Rendahnya Kepatuhan Indonesia terhadap UNESCO World Heritage Convention dalam Pelaksanaan Konservasi Borobudur /52/HI/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Nabilah Rifda Elmira_COVER_compressed.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text BAB I .pdf - Published Version Download (475kB)
	Text BAB I .pdf - Published Version Download (475kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (974kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (311kB)

Abstract

Adanya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan konservasi Borobudur terhadap Konvensi 1972 UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia menjadi latar belakang penelitian ini. Ketidakpatuhan dalam konservasi Borobudur ditandai dengan penerbitan dua reactive monitoring dari UNESCO dan tujuh state of conservation berisi koreksi dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi Borobudur.Pertanyaan yang berusaha dijawab oleh penelitian ini adalah apa yang menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan konservasi Borobudur terjadi?
Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan identifikasi aktor menggunakan tabel kekuatan dan kepentingan aktor serta actor-linkage matrices. Identifikasi aktor diperlukan untuk menentukan aktor utama dalam pelaksanaan konservasi Borobudur.Teori yang digunakan dalam untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teori kepatuhan menurut Ronald B. Mitchell.
Berdasarkan hasil analisa penulis, ditemukan bahwa terdapat tiga aktor yang memiliki peran dan kepentingan terbesar dalam pelaksanaan konservasi Borobudur yaitu Balai Konservasi Borobudur, PT. Taman Wisata Candi, serta Pemerintah Kabupaten Magelang. Penelitian ini menemukan bahwa penyebab ketidakpatuhan dalam konservasi Borobudur adalah karena terdapat kendala dalam infrastruktur informasi dan infrastruktur regulasi serta tugas dan fungsi antar instansi yang saling berseberangan karena sistem multi-management yang berlaku. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan yang kurang harmonis antara Balai Konservasi Borobudur dan PT. Taman Wisata Candi.
Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat regulasi yang mengatur tentang mekanisme koordinasi antar instansi dan membuat suatu badan otorita yang memiliki wewenang di atas instansi yang saat ini melaksanakan konservasi dan pemanfaatan Borobudur. Penelitian yang lebih mendalam dapat dilakukan untuk mencari tahu perspektf negara terhadap Konvensi 1972 UNESCO dan mengapa negara tetap menerapkan sistem yang menyebabkan ketidakpatuhan. Penelitian selanjutnya juga dapat mengukur efektivitas dari sistem single-management dalam mendorong kepatuhan konservasi situs warisan dunia khususnya Borobudur.
Key Words: konservasi; ketidakpatuhan; infrastruktur informasi; infrastruktur regulasi;

Actions (login required)

View Item