Dwirivanda, Aditya Rizky and Windiani, Reni (2020) Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Malaysia (2012-2017) /22/HI/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (156kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (99kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (159kB)

Abstract

Human trafficking atau kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu bentuk
kejahatan transnasional kini telah menjadi isu hangat dalam hubungan internasional dan banyak
menjadi bahasan di forum-forum internasional, hal ini dikarenakan banyaknya jumlah korban
tiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampak akibat aktivitas
kejahatan transnasional ini. Dalam mengahadapi fenomena kejahatan ini, Indonesia kemudian
mengambil sikap dengan menegeluarkan kebijakan yang mengacu pada Undang-Undang.
Tidak hanya memiliki kebijakan dalam negeri saja, Indonesia juga memiliki kebijakan dengan
menjalin kerja sama dengan Malaysia yang diwujudkan dalam Joint Police Cooperation
Committee sebagai kerja sama kedua negara dalam menaggulangi kejahatan lintas batas yang
terjadi di perbatasan kedua negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi kebijakan
yang dimiliki Indonesia dalam memerangi kejahatan perdagangan orang dan penanganan
korban, dengan menggunakan teori liberalisme dan kerja sama internasional. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan teknik penelitian tinjauan
literatur dan wawancara. Penelitian ini menemukan banyak faktor yang menyebabkan korban
kejahatan perdagangan orang selalu tinggi disamping Pemerintah yang sudah memiliki
kebijakan dan kerja sama terkait hal tersebut.

Kata kunci : Kejahatan Perdagangan Orang, Kebijakan Indonesia, Kerja sama Indonesia –
Malaysia

Actions (login required)

View Item