HIDAYAH, NURIN and Yunanto, Yunanto and Sarono, Agus (2022) IMPLEMENTASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA ATAS MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi di Pengadilan Agama Purwodadi)_001 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
Text
nurin hidayah_abstrak.pdf Download (375kB) |
|
Text
nurin hidayah_cover.pdf Download (947kB) |
|
Text
nurin hidyaah_bab 1.pdf Download (575kB) |
|
Text
nurin hidayah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB) |
|
Text
nurin hidayah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (934kB) |
|
Text
nurin hidayah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB) |
Abstract
Secara yuridis terjadinya perceraian membawa suatu akibat hukum tertentu, salah satunya yaitu berkaitan mut' ah dan nafkah iddah yang menjadi kewajiban suami sekaligus hak istri. Namun dalam praktik tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai akibat hukum karena perceraian tersebut, sehingga umumnya seorang istri yang diceraikan oleh suaminya tidak menuntut mengenai hal tersebut. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibakan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Sehingga perlu dipertanyakan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus secara ex officio pemberian mut' ah dan nafkah iddah pada perkara cerai talak serta bagaimana pelaksanaan isi dari putusan atas mut' ah dan nafkah iddah tersebut. Penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dalam perkara cerai talak pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus secara ex officio pemberian mut'ah dan nafkah iddah adalah keadaan dari pihak istri itu sendiri apakah istri dalam keadaan qobla al dukhul dan apakah istri nusyuz (Pasal 149 huruf a dan b KHI) serta keadaan dari pihak suami yaitu kemampuan ekonomi dari pihak suami (Pasal 34 UU Perkawinan Jo. Pasal 80 KHI dan Pasal 160 KHI). Pelaksanaan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai talak dilakukan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yaitu sebelum pengucapan ikrar talak.
Kata Kunci: Putusan Pengadilan Agama, Mut'ah, Nafkah Iddah.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | fahimah FH |
Date Deposited: | 16 Sep 2022 02:47 |
Last Modified: | 16 Sep 2022 02:47 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8371 |
Actions (login required)
View Item |