Al Sarah, Enno Nuri and Mohammad, Rosyidin (2020) Tantangan Universalitas Hak Asasi Manusia oleh Norma Domestik: Kebijakan Sudan Tidak Meratikasi Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Against Women / 14/HI/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Enno Nuri AlSarah_Cover.pdf - Published Version Download (537kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (196kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (385kB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (139kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (234kB)

Abstract

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Forms of Discrimation Against Women/CEDAW) tahun 1979 seharusnya menjadi standar internasional terhadap pengaturan universalitas HAM perempuan di seluruh dunia. Akan tetapi, pada kenyataannya, CEDAW tidak dapat diterapkan secara universal. Hal ini karena adanya hambatan yang disebabkan oleh kebijakan beberapa negara yang memutuskan untuk tidak meratifikasi CEDAW. Sudan adalah salah satu negara yang memilih kebijakan untuk tidak meratifikasi CEDAW sebagai dasar pengaturan hak laki-laki dan perempuan di negaranya. Penelitian terdahulu tentang kebijakan Sudan tidak meratifikasi CEDAW cenderung mendasarkan analisisnya melalui pendekatan feminisme yang lebih berfokus pada penggambaran penindasan kaum perempuan. Oleh karena itu, penelitian terdahulu tersebut belum bisa menemukan alasan konkret mengenai kebijakan Sudan untuk tidak meratifikasi CEDAW. Penelitian ini menggunakan teori konstruktivis yang melihat perilaku negara berdasarkan faktor-faktor non-material yakni identitas, norma, nilai dan budaya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan Sudan tidak meratifikai CEDAW disebabkan oleh ketidakcocokan antara norma domestik Sudan dan norma universal dibawah CEDAW.

Kata kunci : Universalitas HAM, Norma, Sudan, CEDAW, Hukum Status Pribadi Muslim.

Actions (login required)

View Item