SILITONGA, CHINTIYA OKTAVIANI and Solechan, Solechan and Azhar, Muhamad (2022) PROSPEK PEMBERIAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN (JKP) GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN_001 HAN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Chintiya_abstrak.pdf Download (316kB)
	Text Chintiya_cover.pdf Download (564kB)
	Text Chintiya_bab 1.pdf Download (648kB)
	Text Chintiya_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (493kB)
	Text Chintiya_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (586kB)
	Text Chintiya_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)

Abstract

Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan program jaminan sosial tambahan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja yang diberikan secara khusus kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan perolehan manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Program ini belum sepenuhnya berjalan, karena adanya ketentuan minimal masa iuran dan keaktifan peserta sebelum dapat mengajukan manfaat. Kehadiran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di dalam sistem jaminan sosial bidang ketenagakerjaan menjadi tumpuan harapan bagi para pekerja di Indonesia yang selama ini tidak mendapatkan jaminan ketika kehilangan pekerjaan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dan memahami prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara, lalu data sekunder melalui studi pustaka, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif guna memperoleh penjelasan, informasi, maupun tanggapan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prospek pemberian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Adanya pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan akan mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat khususnya uang tunai bernilai rendah dan menurut pekerja tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Hingga hampir satu tahun pasca peraturan pelaksanaan terbit, badan penyelenggara belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program jaminan kehilangan pekerjaan, terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja yang berkesempatan menjadi responden dan narasumber, petunjuk teknis yang belum tersedia, serta sistem dan bimbingan sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana layanan masih dalam proses.
Kata Kunci: Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Perlindungan

Actions (login required)

View Item