Rana Yunita, Farah and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2021) STATUS HUKUM DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP TANAH TERINDIKASI TERLANTAR (Studi Kasus Eks HGB No. 149 Kelurahan Kramat Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah). -033 Pdt 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Tanah eks HGB No. 149/Kramat merupakan tanah di Kota Magelang yang ditetapkan masuk ke dalam database tanah terindikasi terlantar karena saat ditetapkan tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Dalam proses penetapan menjadi tanah terlantar ditemukan bahwa terdapat
sengketa antara beberapa pihak yang menyebabkan penetapan tanah terlantar pada tanah tersebut belum terlaksana.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum dan akibat hukum terhadap tanah eks HGB No. 149/Kramat yang telah ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar, dan upaya hukum Kantor Pertanahan Kota
Magelang dalam menyelesaikan sengketa antara PT. Bumen Redja Abadi dengan Pemerintah Daerah Kota Magelang di atas tanah eks HGB No. 149/Kramat yang telah ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitan secara deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tanah eks HGB No. 149/Kramat telah masuk ke dalam database tanah terindikasi terlantar karena saat ditetapkan tanah tersebut tidak dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan. Akibat hukum yang timbul adalah penetapan menjadi tanah terlantar apabila setelah dilakukan identifikasi dan penelitian ditemukan bahwa tanah tersebut memang ditelantarkan serta tidak segera dilakukan pembangunan setelah dilakukan peringatan. Upaya hukum yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Magelang untuk menyelesaikan
sengketa ini yaitu rapat koordinasi, mediasi, serta identifikasi dan penelitian. Sengketa yang masih belum usai menyebabkan Kantor Pertanahan menyerahkan penyelesaian sengketa tersebut kepada Kementerian ATR/BPN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sampai sekarang tanah tersebut masih
ditetapkan sebagai tanah terindikasi terlantar dan berstatus quo.
Kata kunci: Status Hukum, Akibat Hukum, Tanah terindikasi terlantar

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	30 Oct 2023 08:23
Last Modified:	30 Oct 2023 08:23
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8190

Actions (login required)

View Item