Ameliani, Dian Firja (2022) PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM NAMA PERUSAHAAN PADA PENGADAAN BARANG/JASA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Dian Cover.pdf - Accepted Version Download (59kB)

Abstract

Dalam suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa, perusahaan sebagai penyedia
barang dan jasa melakukan kontrak pekerjaan dengan pemerintah. Namun
dilapangan seringkali ditemui dimana seluruh pekerjaan yang tertuang dalam
kontrak antara pemerintah dan perusahaan dilakukan oleh pihak lain yang bukan
pihak dalam perjanjian kerja tersebut dalam hal ini si peminjam nama perusahaan,
dimana mereka mengadakan perjanjian pinjam nama perusahaan antara pihak yang
melakukan pekerjaan tersebut dengan pemilik perusahaan. Perjanjian pinjam nama
perusahaan atau pinjam bendera ini belum diatur lebih lanjut dalam peraturan
perundang-undangan. Sehingga perjanjian pinjam nama perusahaan dalam
pengerjaan suatu proyek pengadaaan barang/jasa ini tentunya akan menimbulkan
permasalahan baik secara teoritis dan praktis. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji
dan menganalisis hubungan hukum serta akibat hukum yang timbul dari perjanjian
atau kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal terjadi perjanjian pinjam
nama perusahaan.
Metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan Yuridis Empiris, dengan
spesifikasi penelitian deskriptif analistis dengan Teknik pengumpulan data melalui
studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah
dan dianalisis dengan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa suatu perjanjian ada karna kesepakatan yang
kemudian melahirkan hubungan hukum bagi para pihak. Namun, para pihak dalam
perjanjian pinjam nama perusahaan adalah peminjam nama perusahaan dan
perusahaan yang namanya di pinjam tersebut, sehingga tidak menimbulkan hak
dan kewajiban antara pemerintah dengan peminjam nama perusahaan, tentunya hal
ini tidak mempengaruhi hubungan hukum antara penyedia barang/jasa dengan
pihak pemerintah sebagai pengguna barang/jasa. Pada dasarnya, perjanjian pinjam
nama perusahaan ini tidak memenuhi beberapa syarat sah perjanjian, yaitu
kecakapan untuk membuat suatu perikatan dan suatu sebab yang halal sehingga
perjanjian ini batal demi hukum. Dalam hal perjanjian ini tetap dijalan kan oleh
para pihak, perjanjian ini akan menimbulkan permasalahan hukum apabila dalam
pelaksanaannya salah satu pihak, yaitu peminjam nama perusahaan melakukan
wanprestasi

Actions (login required)

View Item