Rasyid, Sulaiman (2022) HUMAN TRAFFICKING TERHADAP ANAK BUAH KAPAL INDONESIA DI INDUSTRI PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Sulaiman Rasyid Cover.pdf - Accepted Version Download (170kB)

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu jenis kejahatan transnasional
terorganisir yang akhir-akhir ini mendapat perhatian serius dari negara-negara yang
tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Permasalahan yang dikaji
dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan praktik perekrutan dan
penempatan ABK Indonesia di kapal asing, kualifikasi kejahatan perdagangan
orang terhadap ABK Indonesia sebagai kejahatan transnasional terorganisir dan
bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kasus perdagangan orang
terhadap ABK perikanan Indonesia.
Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber dan
jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari peraturan perundang�undangan terkait dan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah studi
pustaka. Teknik analisis data adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perekrutan dan penempatan
ABK/PMI di industri perikanan dilakukan oleh dua lembaga kementerian yakni,
kementerian perhubungan dan kementerian ketenagakerjaan. Perdagangan orang
yang terjadi di kapal ikan Long Xing 629 memenuhi unsur sebagai kejahatan
transnasional terorganisir dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi
terhadap pelaku perdagangan orang dapat berupa pidana penjara, denda, pidana
tambahan dan hak restitusi.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah faktor dualisme perizinan menjadi
kelemahan pemerintah dalam proses pengawasan, monitoring, dan evaluasi
perekrutan dan penempatan ABK Indonesia di luar negeri. Terpenuhinya unsur
kejahatan perdagangan orang yang menimpa ABK Indonesia sebagai kejahatan
transnasional terorganisir dan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terkait
Perekrutan ABK di kasus Perdagangan orang kapal long xing 629 China adalah
pidana penjara, denda, pidana tambahan dan hak restitusi bagi korban.

Actions (login required)

View Item