Chandra Puspita, Aulia and Sri Hardjanto, Untung and Gading Pinilih, Sekar Anggun (2021) KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DENGAN KOREA SELATAN). -009 HTN 2021. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berada di dalam ranah yudikatif. Kedudukannya yang setara dengan eksekutif dan legislatif sebagai fungsi saling kontrol melalui prinsip check and balances. Hal ini serupa dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang berdasar Konstitusi Republik Korea Selatan Tahun 1948 Amandemen 1987. Persamaan sistem ketatanegaraan antar kedua negara ini ternyata tidak sepenuhnya sama, terbukti adanya perbedaan sistem kepengawasan Hakim Konstitusi antara Indonesia dengan Korea Selatan. Pengawas internal permanen satu-satunya Hakim Konstitusi di Indonesia adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dasar pembentukannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi serta berbagai track record kasus pelanggaran kode etik yang menimpa Hakim Konstitusi Indonesia, berimplikasi
pada keberadaanya yang menuai pro dan kontra karena berdampak pada integritas Mahkamah Konstitusi. Lain halnya dengan Korea Selatan, berdasar Konstitusi Republik Korea Selatan Tahun 1948 Amandemen 1987 memiliki dua pengawas Hakim Konstitusi yaitu National Assembly sebagai pengawas eksternal dan Department Court of Administration. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji perbandingan terkait kedudukan, tugas, dan wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi di Indonesia dengan Korea Selatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan di dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitiatif.
Hasil penelitian menunjukkan adanya persamaan kedudukan, dimana keduanya berada di bawah Ketua Mahkamah Konstitusi sehingga berpotensi abuse and conflict interest. Tidak hanya persamaan, adanya perbedaan yang terletak pada tugas dan
wewenang. Adapun tugas dan wewenang Dewan Etik Hakim Konstitusi, dapat menentukan pelanggaran etik dan menjatuhkan sanksi terhadap Hakim Konstitusi terlapor. Sedangkan Dewan Etik Hakim Kostitusi Korea Selatan (Department Court of Administration) hanya mengawasi dan membuat laporan mengenai tindakan Hakim Konstitusi terlapor, namun selanjutnya akan ditentukan, dijatuhkan sanksi oleh National Assembly. Dewan Etik Hakim Konstitusi Indonesia dapat dikategorikan lemah secara kelembagaan dibandingkan Department Court of Administration. Perlu adanya upaya
rekonstruksi normatif melalui perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi guna memperkuat legitimasi Dewan Etik Hakim Konstitusi di Indonesia. Kata Kunci: Peraturan, Dewan Etik Hakim Konstitusi, Studi Perbandingan, Indonesia, Korea Selatan.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	31 Oct 2023 02:41
Last Modified:	31 Oct 2023 02:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7873

Actions (login required)

View Item