Azahrah, Wahida (2022) TANGGUNGJAWAB NEGARA MENGENAI PEMULIHAN KORBAN PEREMPUAN HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI AKIBAT EKSPLOITASI SEKSUAL. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Wahidah cover.pdf - Accepted Version Download (293kB)

Abstract

Negara memiliki Pertanggungjawaban kepada korban Perempuan Human Ttrafficking yang di Eksploitasi secara Seksual, bentuk pertanggujawaban negara salah satunya adalah dengan memberikan hak-hak yang dimiliki korban sebagaimana diatur didalam Undang-Undang yaitu hak mendapatkan pemulihan. Kurang jelasnya aturan yang mengatur tentang sejauh mana pertanggungjawaban negara terhadap korban yang telah mendapatkan pemulihan, namun ditolak untuk kembali ke lingkungan sosial mereka, sehingga penulis membahas Permasalahan dalam Penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana Kebijakan Pertanggungjawaban Negara Mengenai Pemulihan korban Perempuan Human Trafficking Sebagai Akibat Eksploitasi Seksual. 2. Bagaimana Implementasi Tanggungjawab Negara Mengenai Pemulihan korban perempuan Human Trafficking Sebagai Akibat eksploitasi seksual saat ini. 3. Bagaimana Kebijakan Pertanggungjawaban negara Mengenai Pemulihan Korban Perempuan Human Trafficking Sebagai Akibat eksploitasi seksual di masa Yang Akan Datang datang.
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formil dan non formil. Pendekatan perundang-undangan atau yuridis yang dimaksud merupakan pendekatan yang menganalisis data sekunder yaitu berbagai peraturan.
Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam menangani pemulihan korban perempuan human trafficking yang di ekspoitasi secara seksual berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), namun belum dapat diterapkan dengan baik. Belum jelasnya batasan waktu yang ditentukan didalam Undang-undang Terkait Sejauhmana pertanggungjawaban negara terhadap korban yang telah mendapatkan pemulihan, bagaimana ketika korban mendapatkan penolakan, serta edukasi yang diberikan kepada warga yang akan hidup berdampingan dengan korban.

Actions (login required)

View Item