Arifin, Imam Subaweh (2022) REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TINDAK PIDANA ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING DALAM UNDANG-UNDANG PERIKANAN DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Imam S. Arifin Cover.pdf Download (243kB)

Abstract

Indonesia sudah mengadopsi dan telah mengakui berbagai aturan yang berkaitan dengan Perairan khususnya tentang Tindak Pidana Perikanan untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran Sumber Daya Alam Hayati yang telah diratifikasi dari aturan Internasional misalnya UNCLOS, RFMO dan lainya. Ketentuan tentang Tindak Pidana Perikanan sebenarnya tidak dijelaskan secara eksplisit didalam KUHP Wvs Belanda akan tetapi hanya berkaitan dengan Kejahatan Pelayaran saja, akan tetapi untuk yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perikanan khususnya tentang Illegal, Unreported and Unregulated Fishing terutama yang tentang perizinan muatan kapal yang merupakan salah satu perbuatan atau delik yang diatur dalam
KUHP Wvs Belanda pada saat ini khususnya pada pasal tentang delik kejahatan yang diantaranya pad Pasal 449, Pasal 451 bis ayat Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 451 ter, Pasal 452 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 466 dan Pasal 467. Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, terdapat didalam Pasal 84 sampai dengan 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana dibidang perikanan.

Actions (login required)

View Item