Hadiansyah, Risya (2022) KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Risya cover.pdf - Accepted Version Download (365kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Kebijakan Formulasi Sanksi Kebiri Kimia dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia. Perlindungan anak menjadi perwujudan yang nyata terciptanya keadilan di dalam ruang lingkup bermasyarakat, maka upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak harus diusahakan terutama memberikan perlindungan dari kekerasan seksual. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia sebagai perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif saat ini, pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia saat ini; dan kebijakan formulasi sanksi kebiri kimia sebagai upaya preventif penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dimasa akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis melalui data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif saat ini telah diatur dalam perundang-undangan. Pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia pada saat ini belum dapat terlaksana karena pada dasarnya di Indonesia baru terdapat satu putusan yang berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dilaksanakan karena pidana pokok belum diselesaikan. Kebiri kimia yang berangkat dari Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dapat dikatakan bahwa yang dapat dikenakan sanksi berupa kebiri kimia hanya kasus “persetubuhan” saja. Sedangkan Pasal 82 Ayat (1) - Ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 didalamnya tidak mencantumkan aturan mengenai pengenaan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yang melakukan perbuatan cabul/pencabulan terhadap anak. Perlu klasifikasi bahwa kebiri kimia masuk ke dalam pidana badan dan adanya perluasan makna terhadap perbuatan apa saja yang dapat dikenakan kebiri kimia, khususnya pengenaan kebiri kimia terhadap perbuatan cabul/pencabulan.

Actions (login required)

View Item