Al Kamal, Hasan and Saraswati, Retno and Anggita Ramadhan, Diastama (2022) IMPLIKASI TIDAK DITERIMANYA JUDICIAL REVIEW PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 74/PUU-XVIII/2020 TERHADAP PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN. - 052 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_Hasan Al Kamal.pdf Download (9kB)
	Text cover_Hasan Al Kamal.pdf Download (802kB)
	Text bab 1_Hasan Al Kamal.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text bab 2_Hasan Al Kamal.pdf Download (351kB)
	Text bab 3_Hasan Al Kamal.pdf Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text bab 4_Hasan Al Kamal.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)

Abstract

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara hukum, yang mana berdampak pada segala kehidupan bernegara harus berdasarkan hukum. Salah satu implementasinya yakni dalam pemilihan pemimpin negara (Presiden dan Wakil Presiden). Dalam landasan hukum pemilihan tersebut, terdapat ketentuan kontroversial yang menjadi perdebatan. Ketentuan tersebut mengenai Presidential Threshold yang mengatur ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan Presidential Threshold ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berisi bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mempunyai 20% kursi di DPR atau memperoleh suara 25% di Pemilihan Legislatif sebelumnya. Kemudian dalam hukum juga mengatur mekanisme complaint terhadap aturan undang-undang yang dirasa merugikan atau melanggar hukum tertinggi (konstitusi). Mekanisme tersebut merupakan Judicial Review ke Mahkmah Konstitusi. Dalam penelitian ini penulis meneliti salah satu Judicial Review yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XVIII/2020 yang kemudian berdampak pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Penulisan hukum bertujuan untuk meneliti mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.74/PUU-XVIII/2020 terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun dalam penulisan hukum ini, digunakan metode analisis kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berdasar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Dalam penulisan hukum ini, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diterimanya Judicial Review No 74/PUU-XVIII/2020 ini membuat Presidential Threshold masih tetap berlaku dan menjadi dasar dalam penyelenggaran Pemilihan Presiden mendatang. Sehingga fenomena dalam pemilihan sebelumnya (tahun 2014 dan tahun 2019) dapat terulang kembali di pemilihan presiden tahun 2024.
Kata kunci: Negara Hukum. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Presidential Threshold, Judicial Review

Actions (login required)

View Item