Search for collections on Undip Repository

PENYELESAIAN UTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA JOINT OPERATION JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst) _078 DG 2022

ARNISA, BIAULIA HUSNA and Mahmudah, Siti and Sukirno, Sukirno (2022) PENYELESAIAN UTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA JOINT OPERATION JASA KONSTRUKSI (Studi Kasus Putusan Nomor 161/Pdt.Sus PKPU/2020/PN Niaga.Jkt.Pst) _078 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Abstrak_BIAULIA HUSNA.pdf] Text
Abstrak_BIAULIA HUSNA.pdf

Download (43kB)
[thumbnail of cover_BIAULIA HUSNA.pdf] Text
cover_BIAULIA HUSNA.pdf

Download (574kB)
[thumbnail of bab 1_BIAULIA HUSNA.pdf] Text
bab 1_BIAULIA HUSNA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (253kB)
[thumbnail of bab 2_BIAULIA HUSNA.pdf] Text
bab 2_BIAULIA HUSNA.pdf

Download (241kB)
[thumbnail of bab 3_BIAULIA HUSNA.pdf] Text
bab 3_BIAULIA HUSNA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (373kB)
[thumbnail of bab 4_BIAULIA HUSNA.pdf] Text
bab 4_BIAULIA HUSNA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (201kB)

Abstract

Penyelesaian utang piutang di Indonesia dapat dilakukan melalui pengadilan niaga yaitu dengan cara kepailitan atau PKPU. PKPU juga dapat diajukan terhadap debitornya yang merupakan badan usaha bernama joint operation dimana didalam joint operation tersebut terdapat beberapa badan
hukum. Pada bisnis jasa konstruksi, joint operation telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1991 melalui regulasi pemerintah yaitu Permen-PU No. 50/PRT/1991 yang kemudian terakhir dirubah menjadi Permen-PU No. 10/PRT/M/2014. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01. K. N/ 1999 tertanggal 23 Februari 1999 mengatur bahwa joint operation dapat dikategorikan sebagai perseroan Firma sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 KUHDagang. Masuknya joint operation dalam kategori firma, maka pengajuan PKPU terhadap joint operation mengacu pada Pasal 5 UU KPKPU, dimana mengatur mengenai permohonan harus memuat nama dan tempat tinggal setiap perseronya.
Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pengaturan Mengenai Pihak-Pihak Yang Dapat Dimohonkan PKPU Dalam Joint Operation di Indonesia dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 161/Pdt.Sus/PKPU/PN.Jkt.Pst. tentang pihak yang dapat dimohonkan PKPU pada Joint Operation Jasa Konstruksi. Kemudian, Proses penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini tepat digunakan karena memang pendekatan yuridis normatif ini merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.
Kata Kunci: Joint Operation, PKPU, Jasa Konstruksi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: fahimah FH
Date Deposited: 11 Aug 2022 04:37
Last Modified: 25 Nov 2022 09:05
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7525

Actions (login required)

View Item View Item