Sulistianingtyas, Chatarina Dwi Ayu and Herawati, Ratna and Hardjanto, Untung Sri (2022) KEBIJAKAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. - 034 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pemerintah menetapkan UU No. 2/2020 sebagai pedoman dalam menanggulangi fenomena penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satu kebijakan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan tersebut ialah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tidak termuat secara tegas dalam UU No. 2/2020 namun justru termuat dalam berbagai aturan pelaksananya seperti Perpres No. 99/2020 j.o Perpres No. 14/2021 j.o Perpres 50/2021. Permasalahan berikutnya muncul ketika Perpres No. 14/2021 justru memberikan sanksi administratif bagi para pihak yang menolak vaksin COVID-19. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana program kerja pemerintah dalam menjalankan kebijakan vaksinasi sebagai upaya menanggulangi pandemi COVID-19 di Indonesia? (2) Apa tujuan dari program kerja pemerintah memuat sanksi administratif untuk menjalankan kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia?
Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data ialah data sekunder yang dikumpulkan serta dikaji menggunakan metode studi pustaka serta dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk dilakukan penyajian data dalam bentuk skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah program kerja Pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terdapat dalam Perpres No. 99/2020 j.o Perpres No. 14/2021 j.o Perpres No. 50/2021 serta beberapa aturan pelaksananya seperti Permenkes No.10/2021 j.o Permenkes No.18/2021 j.o Permenkes No.19/2021 j.o Permenkes No. 23/2021 telah selaras dengan politik hukum penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia sebagaimana dimuat dalam UU No. 2 Tahun 2020. Adanya sanksi administratif dalam program kerja tersebut ialah karena adanya amanat konstitusi terkait hak warga negara Indonesia dan sebagai upaya untuk mendukung adanya perwujudan penyelamatan kesehatan nasional dari pandemi COVID-19.
Kata Kunci: Kebijakan, Program Kerja, Sanksi Administratif, Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	11 Aug 2022 03:16
Last Modified:	24 Oct 2022 05:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7511

Actions (login required)

View Item