Prastuti Dewi, Savitri and Soemarmi, Amiek and Herawati, Ratna (2022) TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN. -030 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin. Peraturan tersebut mengatur mengenai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Biro Hukum yang sebagai pelaksana pemberian bantuan hukum yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum, terdapat 28 LBH yang bekerja sama dengan Biro Hukum. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah yang berjumlah 3.980.000 jiwa dan yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 1225 orang. Perumusan masalah yang ada dalam penulisan hukum ini adalah : Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah? dan Apa kendala yang dihadapi oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin dan bagaimana upaya yang dilalukan untuk mengatasi kendala tersebut?
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya metode analisis data yang digunakan dalam metode ini adalah metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kerjasama dengan 28 LBH, yang masing-masing LBH menangani sekurang-kurangnya tujuh perkara dalam setahun, pelaksanaan kerjasama antara Biro Hukum dan LBH sudah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, kendala yang dihadapi meliputi: LBH tidak dapat memberikan laporan, belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi terkait pengawasan, terbatasnya masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan hukum, perkara yang ditangani hanya perkara litigasi. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala ini adalah: Biro Hukum meningkatkan monitoring terhadap LBH, membuat sistem informasi yang terintegrasi untuk mencegah kecurangan, memperluas lingkup bantuan hukum dan menambah jenis perkara yang ditangani.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Provinsi Jawa Tengah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	11 Aug 2022 02:15
Last Modified:	11 Aug 2022 02:15
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7507

Actions (login required)

View Item