Sulaeman, Indrawan and Soemarmi, Amiek and Herawati, Ratna (2022) TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK. 043 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Atas hal tersebut Pemerintah Kota Depok membentuk Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Disisilain masih terjadi kasus kekersaan kepada anak dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2021. Meskipun kasus kekerasan pada anak masih terjadi, hal tersebut menjadi bukti efektifnya Perda KLA dikarekan disetiap terjadi kasus kekerasan pada anak dapat tersampaikan dan tercatat. Dengan demikian rumusan masalah penulisan hukum ini meliputi, mengapa Kota Depok memerlukan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak? dan bagaimana penyelenggaraan Kota Layak Anak oleh Pemerintah Kota Depok?.
Pada penulisan hukum ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan berupa bahan seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang tersebut, kemudian jurnal-jurnal hukum.
Bedasarkan penelitian yang dilakukan penulis latar belakang pembentukan Perda ini selain tercantum pada konsideran Perda juga disebabkan penduduk Kota Depok yang heterogen mengakitbatkan jumlah anak di Kota Depok cukup banyak. Selain itu walaupun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak namun masih terjadi kasus kekerasan pada anak di Kota Depok, oleh karena itu pembentukan Perda KLA diharapkan tidak hanya melindungi anak dari kekerasan namun dapat memenuhi hak yang harus didapatkan oleh anak. Selanjutnya pada penyelengaraan Kota Layak Anak oleh Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan 5 klaster hak anak Konvensi Hak Anak (KHA), yaitu 1.) Hak Sipil dan Kebebasan, 2.) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, 3.) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 4.) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, 5.) Perlindungan Khusus, dan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Depok telah mendapatkan pengahargaan peringkat Nindya. Walaupun dalam penyelenggaraannya sudah baik, namun Kota Depok belum di kategorikan sebagai Kota Layak Anak dikarenakan belum tercapai sepenuhnya pada indikator penyelenggaraan KLA. Dalam upaya mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Depok melakukan evaluasi pada setiap tahun guna memperbaiki kekurangan yang ada pada penyelenggaraannya dan melakukan edukasi kepada masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraanya.
Kata Kunci: Anak, Kota Layak Anak, Kota Depok

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	10 Aug 2022 06:31
Last Modified:	10 Aug 2022 06:31
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7502

Actions (login required)

View Item