ADICHA, NAUFAL ABROR and Saraswati, Retno and Ramadhan, Diastama Anggita (2022) IMPLIKASI PEMBENTUKAN INDONESIA SEA AND COAST GUARD SEBAGAI PENJAGA KEAMANAN LAUT NEGARA INDONESIA TERHADAP KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT. -038 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_NAUFAL ABROR.pdf Download (134kB)
	Text cover_NAUFAL ABROR.pdf Download (340kB)
	Text bab 1_NAUFAL ABROR.pdf Download (252kB)
	Text bab 2_NAUFAL ABROR.pdf Download (330kB)
	Text bab 3_NAUFAL ABROR.pdf Restricted to Repository staff only Download (367kB)
	Text bab 4 _NAUFAL ABROR.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)

Abstract

ABSTRAK
Sistem keamanan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk melaksanakan tugas negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Pada saat ini salah satu permasalahan sistem keamanan nasional terjadi pada lembaga keamanan laut dimana terdapat beberapa lembaga kemanan laut yang ada di Indonesia seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Badan Keamanan laut, Kesatuan Penjaga Laut
dan Pantai, serta Polisi air. Permasalahan yang timbul akibat banyaknya lembaga perlindungan keamanan laut Indonesia berkaitan ialah adanya tumpang tindih kewenangan. Salah satu bentuk tumpang tindih kewenangan yang terjadi dapat dilihat
dalam beberapa ketentuan undang-undang yang mendasari dibentuknya lembaga keamanan laut, salah satunya seperti kewenangan TNI sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau disebut dengan UU TNI yang mengatakan bahwa TNI memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Wewenang TNI ini juga dimiliki oleh lembaga keamanan laut
lainnya seperti KPLP (diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) dan Bakamla (diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan) yang juga memiliki kewenangan menjaga keamanan dan wilayah perairan. Maka dari itu, terhadap tumpang tindihnya kewenangan lembaga dapat dikatakan bahwa untuk membentuk sebuah ketentuan hukum yang harmonis dibutuhkan penyelarasan antar lembaga. Disisi lain, keinginan pemerintah menjadikan Negara Indonesia sebagai Pusat Maritim Dunia (PMD) serta berbenah menyempurnakan
sistem keamanan lautnya, pemerintah melakukan beberapa upaya salah satunya ialah dengan merencanakan pembentukan Indonesia sea and coast guard. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah
teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Indonesia Sea and Coast Guard atau dikenal dengan Indonesia Coast Guard merupakan lembaga baru yang akan diusulkan oleh Presiden Jokowi sebagai lembaga yang menjaga keamanan laut Indoenesia. Berdasarkan program yang dirancang oleh Presiden RI dalam rangka membentuk lembaga baru, diperlukan sebuah pengkajian atas implikasi yang
ditimbulkan antara kewenangan TNI AL dengan lembaga baru yang akan dibentuk oleh Pemerintah yakni Indonesia Sea and Coast Guard. Oleh karena itu hadirnya penelitian ini akan menjawab permasalahan serta memberikan solusi atas rencana pembentukan Indonesia Coast Guard dengan kewenagang TNI AL.
Kata Kunci: TNI AL, Indonesia Coast Guard, Sistem Keamanan Laut

Actions (login required)

View Item