Dewi, Qonita Kumala and Wisnaeni, Fifiana and Diamantina, Amalia (2022) Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold sebagai Penerapan Kedaulatan Rakyat di Indonesia. -048 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_Qonita Kumala Dewi.pdf Download (233kB)
	Text cover_Qonita Kumala Dewi.pdf Download (894kB)
	Text bab 1_Qonita Kumala Dewi.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text bab 2_Qonita Kumala Dewi.pdf Download (643kB)
	Text bab 3_Qonita Kumala Dewi.pdf Restricted to Repository staff only Download (851kB)
	Text bab 4 _Qonita Kumala Dewi.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)

Abstract

ABSTRAK
Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat. Karena rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja yang dapat menduduki kursi pemerintahan salah satunya kursi di parlemen. Namun banyaknya partai politik yang turut ikut dalam kontestasi pemilihan umum mendorong negara untuk melakukan upaya penyederhanaan partai politik, salah satu upaya yang dilakukan dengan ditetapkannya parliamentary
threshold atau ambang batas parlemen. Namun penerapan ambang batas parlemen di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dikarenakan kebijakan tersebut dinilai tidak dapat mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat karena adanya suara yang terbuang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan parliamentary threshold di Indonesia dan mengetahui bagaimana relevansi parliamentary
threshold dengan mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia.
Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini
yaitu yuridis normative yaitu dengan menelaah masalah hukum dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan cara mencari dan meneliti data sekunder. Spesifikasi penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan/dokumen yang disajikan dalam bentuk narasi dan
menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah dibahas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ambang batas parlemen pertama kali diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2008 yakni sebesar 2,5% yang kemudian direvisi kembali pada UU Nomor 8 Tahun 2012 yakni sebesar 3,5% dan kemudian
kembali dinaikkan menjadi 4% menurut UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun adanya ambang batas parlemen tersebut mengakibatkan adanya wasted votes dan disproporsionalitas kursi di parlemen. Fenomena tersebut bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat oleh J.J Rousseau terkait volunte generale.
Kata kunci : Pemilihan umum, parliamentary threshold, kedaulatan rakyat

Actions (login required)

View Item