IRAWAN, HARYANTO and Tyesta ALW, Lita and Anggita Ramadhan, Diastama (2022) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 126/PHP.BUP-XIX/2021 (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2020).-050 HTN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Pelaksanaan pemilukada Kabupaten Bima Tahun 2020 tidak berjalan sesuai harapan. Pasalnya, pemilukada yang dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 03 sekaligus mengungguli suara yang diperoleh dua pasangan calon
lain yang menjadi lawan politiknya. Kemudian kemenangan tersebut mendapat penolakan dari salah satu lawan politiknya yaitu pasangan calon nomor urut 02 dengan alasan adanya dugaan bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh
pasangan no urut 03 yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif sebelum pencoblosan, proses pencoblosan maupun setelah pencoblosan serta adanya anggapan dari pasangan calon nomor urut 02 terjadi perselisihan hasil suara akhir yang keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar terjadinya
sengketa pemilukada di Kabupaten Bima pada tahun 2020, serta bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/Php.Bup-Xix/2021. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) latar belakang terjadinya sengketa dan perselisihan hasil pemilihan di Kabupaten Bima Tahun 2020 adalah adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 03
yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan terencana. Serta adanya dugaan perselisihan hasil yang dikeluarkan oleh KPUD Kabupaten Bima melalui surat keputusan No. 696/Hk.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/XII/2020. Kemudian oleh pasangan calon nomor urut 02 mengajukan dugaan tersebut kepada Mahkamah
Konstitusi untuk mendapatkan keadilan serta kepastian Hukum. (2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam amar putusan tidak mengabulkan gugatan pemohon (nomor 02), maka dengan demikian kemenangan pasangan calon nomor urut 03 sah secara hukum. Serta dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, masyarakat tidak diragukan lagi
kemenangan dari pasangan calon nomor urut 03 dikarenakan adanya sengketa yang terjadi.
Kata Kunci : Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	10 Aug 2022 02:58
Last Modified:	10 Aug 2022 02:58
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7493

Actions (login required)

View Item