Sinambela, Gabriella Kristina and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2022) ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BATAS WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA -012 PDN 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

ABSTRAK
Tren naiknya vonis pidana mati di Indonesia terus berlanjut hingga tahun 2021. Hal ini menyebabkan jumlah terpidana mati yang menunggu eksekusi juga kian meningkat oleh karena ketiadaan aturan yang memberi batasan waktu kapan eksekusi pidana mati harus dilaksanakan. Masa tunggu yang berkepanjangan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat mencederai hak para terpidana mati. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum mengenai waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini dan bagaimana pelaksanaannya di masa yang akan datang memberikan kepastian hukum melalui kebijakan formulasi pidana mati bersyarat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua bahan hukum yang berkaitan dengan eksekusi pidana mati dan membangun argumentasi dengan pendekatan konseptual beranjak dari asas kepastian hukum sebagai landasan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sudah terdapat kepastian hukum mengenai kapan eksekusi mati sudah dapat dilaksanakan. Namun dalam praktiknya masih kerap terjadi penundaan eksekusi mati karena tidak ada aturan yang membatasi kewenangan Jaksa dalam menentukan waktu pelaksanaan eksekusi mati. Melalui Konsep KUHP Baru, batas waktu pelaksanaan pidana mati secara tersirat memberikan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Namun rentang waktu tersebut masih cukup lama, apalagi bila dibandingkan dengan masa percobaan menurut KUHP Cina yang hanya selama dua tahun. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pemerintah tetap membuat aturan yang memungkinkan komutasi pidana mati selama masa peralihan sebelum pengesahan RKUHP dan mempertimbangkan rentang waktu masa percobaan agar tidak terlalu lama sehingga berdampak pada kondisi terpidana mati selama masa tunggu tersebut. Disamping itu juga pemerintah sebaiknya segera membenahi kondisi penahanan terpidana di dalam Lapas dengan meningkatkan sarana dan prasarana di Lapas, dan fasilitas kesehatan, baik fisik maupun mental terpidana mati.
Kata kunci: Kepastian Hukum, Batas Waktu, Eksekusi Pidana Mati, Konsep KUHP

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	fahimah FH
Date Deposited:	09 Aug 2022 03:15
Last Modified:	11 Nov 2022 02:41
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/7478

Actions (login required)

View Item