Aslam, Ghina and Muhyidin, Muhyidin and Islamiyati, Islamiyati (2022) PERBANDINGAN HUKUM MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG. -062 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstra_Ghina Aslam.pdf Download (5kB)
	Text cover_Ghina Aslam.pdf Download (754kB)
	Text bab 1 _Ghina Aslam.pdf Download (697kB)
	Text bab 2_Ghina Aslam.pdf Download (775kB)

Abstract

ABSTRAK
Salah satu tujuan perkawinan adalah memiliki anak sebagai buah cinta. Oleh karena itu, untuk melanjutkan keturunan suami istri, anak juga dapat menjaga keharmonisan rumah tangga, tanpa kehadiran anak dapat menyebabkan timbulnya perpecahan dalam keluarga, bahkan hingga penyebab perpisahan. Sehingga peran anak di sini sangat penting dalam perkawinan. Namun pada kenyataannya, tidak setiap pernikahan dikaruniai anak dari Tuhan Yang Maha Esa, meskipun usia pernikahan mereka telah berjalan beberapa tahun. Bagi pasangan yang pernikahannya sudah berjalan cukup lama, dapat melakukan permohonan pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kewenangan Peradilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, perbandingan hukum dari mekanisme pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang, serta akibat hukum dari pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dan comparative law dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang kemudian diolah menggunakan metode kualitatif serta menghasilkan kesimpulan deduktif.
Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama Islam masih kerap dilaksanakan di wilayah Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat yang beragama Islam, kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Peradilan Agama kepada masyarakat, serta instansi yakni Pengadilan Negeri yang masih menerima permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam.
Kata Kunci : Perkawinan, Anak, Mekanisme Pengangkatan Anak

Actions (login required)

View Item