DAMAYANTI, VILLY and Saptono, Hendro and Irawati, Irawati (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN MEKANISME PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROXY) DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK (E-RUPS) - 054 DG 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

	Text Abstrak_Villy Damayanti.pdf Download (86kB)
	Text cover_Villy Damayanti.pdf Download (307kB)
	Text bab 1_Villy Damayanti.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text bab 2_Villy Damayanti.pdf Download (264kB)
	Text bab 3_Villy Damayanti.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text bab 4_Villy Damayanti.pdf Restricted to Repository staff only Download (225kB)

Abstract

ABSTRAK
Situasi pandemi covid-19 yang dialami oleh negara Indonesia berdampak terhadap pembatasan kegiatan masyarakat sehingga memicu adanya optimalisasi penggunaan sarana elektronik yang mana salah satunya adalah dengan hadirnya
terobosan baru berupa mekanisme pemberian kuasa secara elektronik atau e-Proxy dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS dengan diundangkannya POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK RI Nomor 16/POJK.04/2020. Namun sebagaimana yang telah diketahui bahwa e-Proxy merupakan perjanjian yang dilakukan melalui platform digital sehingga bentuk perjanjian ini merupakan hal yang baru didalam pelaksanaan RUPS dan belum diatur secara khusus di peraturan manapun. Selain itu, belum diatur pula mengenai standar minimum terhadap sistem operasional fitur e-Proxy ini sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui dan menganalisis pengaturan terkait dengan mekanisme e-Proxy dalam pelaksanaan RUPS melalui e-RUPS serta keabsahan dari mekanisme e-Proxy tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara meneliti data sekunder yang meliputi bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang – undangan, dan juga berita pers yang diterbitkan oleh lembaga terkait atau dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Berdasarkan penelitian ini memperoleh hasil bahwa kehadiran mekanisme e-Proxy melalui diundangkannya POJK RI Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK RI Nomor 6/POJK.04/2020 merupakan perluasan dari bentuk perjanjian yang diatur melalui KUH Perdata yakni perjanjian secara elektronik yang dilakukan dalam pelaksanaan RUPS melalui e-RUPS guna mengakomodir pemegang saham yang akan menunjuk kuasanya dalam pelaksanaan e-RUPS dan mengantisipasi dalam hal sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka tidak memiliki kapasitas untuk diakses oleh peserta RUPS yang berhak dalam satu waktu apabila terjadinya gangguan teknis. Mekanisme e-Proxy ini tersedia didalam sistem e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan sistem mandiri yang disediakan oleh perusahaan Terbuka. Namun hingga saat ini belum terdapatnya
peraturan yang mengatur secara khusus terkait dengan mekanisme ini khususnya mengenai standar minimum terhadap operasional penyelenggaraan e-RUPS, khususnya dalam hal ini yaitu fitur e-Proxy. Maka dari itu, Perusahaan Terbuka yang hendak melaksanakan e-RUPS wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan terkait syarat minimum kelengkapan fitur yang dimiliki oleh sistem yang dimilikinya serta dapat menjadikan sistem eASY.KSEI sebagai referensi guna memfasilitasi penyelenggaraan e-RUPS.
Kata Kunci : e-Proxy, e-RUPS, Keabsahan

Actions (login required)

View Item